BN Online, Makassar–Wali kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto), tampil sebagai salah satu pembicara dalam kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Kegiatan itu di kemas dalam Tema “Mencegah Korupsi Mengikis Suap Di Perizinan Perumahan”. Melalui webinar bentuk Zoom, Selasa (2/11/2021).
Danny mengatakan pertemuan ini sebenarnya lebih dari pertemuan curhat dari banyak pihak. Di mana pada kesempatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa izin perumahan itu ada enam langkah.
Sehingga menurut Danny, persoalan yang di timbulkan dari kepemilikan tanah. Jangan selalu di anggap penghambatnya dari pemerintah daerah.
“Jadi, jangan selalu di anggap penghambat itu adalah pemerintah daerah. Karena yang kami alami adalah justru mereka mau meloloskan rencananya dengan mudah, dengan berusaha menyogok,” tuturnya.
Menurut Danny sejak dari dulu, dirinya menolak hal yang seperti itu. “Dari dulu saya selalu menolak. Sehingga kemarin waktu pilkada tidak ada satupun developer yang mendekkengi saya. Karena takut kalau saya muncul, karena saya jalan sesuai dengan prosedur yang ada,” jelasnya.
Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Membangun Baru (IMB). Serta Fasum Fasos juga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan ini.
Kegiatan itu di hadiri dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI). Hadir pula, Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana/Sangat Sederhana Indonesia (APERSI), Walikota Tangerang Selatan, Bupati Bekasi, Walikota Makassar, dan Walikota Depok. (*)
