BN Online, Makassar–-Pemerintah Kota Makassar kembali menganggarkan Rp10 miliar untuk kelanjutan proyek Rumah Sakit Batua. Padahal, bangunan ini diketahui masih bersoal lantaran terdapat kasus korupsi di dalamnya.
Diketahui, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel mengajukan kasus dugaan korupsi pembangunan RS Batua Makassar tahap I tahun 2018 ke Kejati Sulsel untuk disidangkan dengan alasan bangunan tidak bisa digunakan.
Hanya saja, kini pihak Pemkot Makassar berpandangan lain dan berencana melanjutkan pembangunan.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Qurais mengaku mendukung penuh langkah Pemkot Makassar.
Apalagi ia mengatakan, jika Rumah Sakit Tipe C RS Batua, sangat dibutuhkan di kota metropolitan seperti Makassar.
“Makassar sangat membutuhkan sarana dan prasarana kesehatan sbg kota metropolitas, kedua, kita masih dalam tekanan pandemi, daripada mubasir, maka kita menyarankan apa tidak sebaiknya RS batua itu diselesaikan, dengan catatan mendapat izin dari penyidik atau majelis hakim,” ujar RTQ akronimnya.
Sehingga kata RTQ, Danny mengusulkan agar pembangunan tersebut kembali dilanjutkan. Namun terlebih dahulu pihak Pemkot Makassar telah menggandeng tim teknis Unhas untuk mengkaji kelayakan gedung tersebut.
Namun, Helmy memastikan bahwa proyek tersebut baru akan kembali digodok saat seluruh proses persidangan tuntas. Pihaknya bakal meminta pendapat tim ahli berkaitan dengan kontruksinya.
“Mudah-mudahan anggaran yang kami siapkan di APBD pokok ini bisa dimanfaatkan. Karena kalau RS Batua ini dimanfaatkan, berguna untuk masyarakat juga. Kita harapkan segera diselesaikan masalah ini,” jelasnya.
Untuk pengerjaan awalnya, anggaran Rp10 miliar tersebut bakal digunakan untuk penyelesaian bangunan di lantai satu dan dua agar bisa segera difungsikan. Dia memprediksi, pengerjaan mulai bisa dilakukan pada triwulan keempat tahun ini.
“Kalau persidangan ini saya melihat kecenderunganya selesai di bulan 8. Kalau sudah ada putusannya, dengan Rp10 miliar itu bisa dilaksanakan di akhir tahun,” katanya.
“Tahun depan kalau cukup waktu dan anggaran tersedia, kami minta tim ahli untuk konsultasi, untuk lanjutkan sesuai skema perencanaan awal yang tujuh lantai,” pungkasnya. (*)
