BN Online, Makassar — Pemerintah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar turut menghadiri Rapat Koordinasi tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Walikota Makassar dan diadakan di Ruang Sipakatau pada Senin (19/06/2023).
Camat Biringkanaya, Benyamin B Tarupadang, menyatakan bahwa data kemiskinan di Kecamatan Biringkanaya sedang diperbaharui.
“Kami akan segera menyelesaikan pembaruan data kemiskinan di Biringkanaya,” ujarnya. (Selasa, 20/6/2023).
“Kami berharap data ini benar-benar bermanfaat bagi saudara-saudari kita di Biringkanaya,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi, menjelaskan bahwa langkah awal ini merupakan upaya untuk meningkatkan akurasi data.
“Ini adalah tugas kita bersama. Kita harus menyampaikan data dan mulai memperbaiki langkah-langkah selanjutnya. Jangan sampai ada yang menerima bantuan padahal sebenarnya sudah mampu,” ujarnya.
Fatmawati menekankan pentingnya melakukan pendataan awal dan inovasi apa pun yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
“Ini akan segera dibahas dalam rapat perubahan anggaran. Kita akan memasukkan semua yang diperlukan untuk mengangkat masyarakat kita dari kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2024, kita harus keluar dari daftar kemiskinan ekstrem,” tuturnya.
Kemiskinan ekstrem didefinisikan ketika pendapatan masyarakat masih di bawah 11 ribu rupiah per hari.
Fatmawati juga menekankan kepada semua instansi terkait untuk bekerjasama dengan camat dan lurah dalam memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Disnaker, Dinas Koperasi, Dinas Perumahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, mari bekerja lebih keras. Program-program harus terus ditingkatkan. Saya selalu turun ke lapangan dan masih menemukan banyak faktor kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Makassar, Noptiadi, menambahkan bahwa berdasarkan data dari Kemenko PMK, terdapat sekitar 16 ribu KK di Kota Makassar yang menjadi titik fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Ini akan menjadi sumber data bagi teman-teman di kelurahan untuk melakukan verifikasi,” katanya.
Wilayah yang dominan dalam kemiskinan ekstrem terdapat di Kecamatan Tallo dan Makassar.
“Di kedua kecamatan tersebut, indikator P3KE didasarkan pada akses layanan publik, seperti akses ke Puskesmas dan lainnya,” tambahnya.
Oleh karena itu, Noptiadi menargetkan bahwa pendapatan warga yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem tahun ini dapat meningkat menjadi 28 ribu rupiah per hari dengan mengandalkan program-program dari instansi terkait.(*)
