BN Online, Polman-–Badan Penganggaran MPR bersama MPR RI dan DPD PAN Polman menggelar acara evaluasi serta penguatan program kegiatan MPR yang dihadiri oleh narasumber, Ajbar S.P. Dalam acara ini, berbagai evaluasi dan proyeksi kegiatan MPR di masa depan dibahas secara mendalam.
Ajbar S.P. menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara MPR, media, dan berbagai pihak terkait lainnya. Ia juga menyampaikan harapan agar kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terus berkembang dan berjalan dengan baik ke depannya. “Kami berharap ke depan ada proyeksi yang lebih jelas dan dapat dikolaborasikan dengan teman-teman media serta pihak lainnya,” ungkap Ajbar dalam acara tersebut.
Lebih lanjut, Ajbar menyampaikan bahwa MPR memiliki kewenangan yang berbeda dibandingkan dengan DPR dan DPD. Meskipun sempat ada wacana tentang penghapusan MPR setelah reformasi, faktanya MPR hingga saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu tugas utama MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar negara, yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain seperti DPR atau DPD.
“MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya,” ujar Ajbar.
Ajbar juga menjelaskan bahwa meskipun banyak pihak yang meragukan peran MPR, eksistensi lembaga ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Ia berharap agar semua pihak dapat mendukung peran MPR demi kemajuan negara.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk anggota DPR dan DPD serta media yang mendukung kegiatan tersebut. Evaluasi dan proyeksi ke depan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program-program MPR dan memperkuat peran MPR dalam sistem demokrasi Indonesia.
MPR RI dan DPD PAN Kabupaten Polewali Mandar, Ajbar Kadir, tampil sebagai narasumber dalam Evaluasi dan Penguatan Program Kegiatan MPR yang berlangsung di Aula Hotel Calista Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sabtu (8/3/2025).
Acara ini menjadi momentum penting untuk mengkaji efektivitas program MPR sekaligus menyerap aspirasi masyarakat daerah.
Anggota DPR RI Dapil Sulbar Ajbar, yang pernah menjabat sebagai anggota DPD RI, menekankan perlunya penguatan peran MPR sebagai penjaga konstitusi dan wadah penyampaian aspirasi rakyat.
“MPR harus lebih dari sekadar simbol kenegaraan. Kita perlu memastikan program-programnya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di daerah,” ujar Ajbar di depan konstituennya.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, Ajbar menguraikan bagaimana DPD sebagai representasi daerah harus lebih dilibatkan dalam proses legislasi nasional.
Ia mengkritisi masih terbatasnya kewenangan DPD dan mendorong adanya revisi regulasi untuk memperkuat posisi daerah dalam kebijakan nasional.
“Kalau DPD diberi ruang lebih luas dalam proses legislasi, maka suara daerah akan lebih kuat terdengar di pusat. Ini penting untuk mempercepat pembangunan yang merata,” tambahnya.
Selain membahas penguatan program MPR. Ajbar juga mengajak peserta yang didominasi kader PAN dan masyarakat serta awak media setempat untuk lebih aktif menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan.
Selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Ia mengusulkan agar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dikemas lebih menarik agar mudah dipahami generasi muda.
“Kita harus pastikan anak-anak muda tidak sekadar hafal Pancasila. Tapi benar-benar menghayati maknanya dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Selain itu, Ajbar juga membeberkan mulai tahun ini lomba cerdas cermat peserta didik kembali diselenggarakan se Indonesia, Tentu saja untuk memotivasi generasi muda.
Di akhir kegitan lanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab, setelah itu lanjut dengan buka Puasa bersama.(Yuni).
