BN Online, Makassar- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menggelar rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Makassar pada Sabtu sore (5/7) ini menghadirkan Dinas Sosial sebagai mitra kerja utama dalam agenda evaluasi kinerja dan realisasi anggaran tahun lalu.
Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie, melaporkan bahwa pihaknya berhasil merealisasikan 86,8% dari total pagu anggaran setelah perubahan, yakni sebesar Rp20.413.943.112,-. Sementara itu, realisasi fisik program mencapai 97,24%, mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua Banggar DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, menyampaikan apresiasi terhadap inovasi dan peningkatan layanan sosial yang dijalankan oleh Dinsos. Menurutnya, kehadiran pos layanan sosial di titik strategis seperti Simpang Lima telah membawa perubahan signifikan dalam penanganan kasus sosial.
“Dulu kami sering menerima telepon dari warga terkait permasalahan sosial. Namun sejak ada pos layanan di Simpang Lima, keluhan itu sudah tidak ada lagi. Ini luar biasa. Kami mendorong agar pola layanan seperti ini juga dibuka di setiap kecamatan agar masyarakat makin mudah mendapatkan bantuan,” ujar Andi Suharmika.
Ia juga menekankan bahwa transparansi dan perluasan informasi terkait layanan sosial harus menjadi prioritas ke depan agar seluruh warga, khususnya kelompok rentan, bisa mengakses bantuan secara setara.
Dalam forum tersebut, Andi Bukti Djufrie menyinggung kondisi kantor Dinas Sosial yang dianggap tidak layak menunjang pelayanan maksimal. Ia menyampaikan keprihatinannya bahwa beberapa pejabat struktural, seperti sekretaris dan kepala bidang, tidak memiliki ruang kerja sendiri dan terpaksa berbagi ruang dengan staf.
“Kami ini melayani masyarakat marjinal. Jangan sampai kami justru menjadi Dinas yang dimarjinalkan. Kami butuh fasilitas yang representatif untuk melayani lebih baik,” tegasnya.
Catatan ini diajukan sebagai masukan penting untuk pembahasan anggaran perubahan tahun berjalan, agar struktur organisasi bisa bekerja lebih profesional dan terkoordinasi.
Meski angka realisasi cukup tinggi, Dinsos tetap menghadapi sejumlah tantangan administratif. Salah satunya adalah selisih belanja pegawai yang masih perlu diklarifikasi. Selain itu, terdapat dua unit mobil dinas yang belum dikembalikan oleh konsultan proyek sejak 2019, yang dijadwalkan selesai ditindaklanjuti pada Juli 2025.
Sementara itu, Hj. Apiaty K. Amin Syam, anggota Banggar lainnya, mengangkat isu akurasi data penerima manfaat program sosial. Ia menyoroti perlunya validasi data secara berkala agar penyaluran bantuan, khususnya BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBPU), tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
