BN Online, Makassar – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang masih menyisakan 858 siswa belum tertampung, membuat DPRD Kota Makassar dan Pemkot Makassar bergerak cepat mencarikan solusi.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham bertemu Komisi D DPRD Makassar di Balai Kota, Kamis (24/7/2025), guna membahas solusi konkret.
Hadir Ketua Komisi D Ari Ashari Ilham beserta sejumlah anggota komisi D. Juga hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman.
Munafri menekankan pentingnya penataan sistem zonasi dan pemerataan kuota secara adil, termasuk optimalisasi sekolah yang kurang diminati dan menjalin kerja sama dengan sekolah swasta.
“Komitmen Pemerintah Kota untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak mendapatkan pendidikan, terutama akibat ketidaktertampungan di sekolah negeri,” ujar Munafri.
Ia juga menyebut pengiriman Kepala Dinas Pendidikan ke Jakarta untuk memastikan penambahan rombel mendapat pengakuan resmi Kementerian.
“Kita tidak ingin ada lagi anak-anak yang tidak masuk Dapodik karena keterlambatan atau salah prosedur. Semua harus ditangani sejak awal,” tegasnya.
Munafri juga mengingatkan agar penambahan rombel jangan dibicarakan sebelum memastikan kuota sekolah lain terisi, demi menghindari penumpukan di sekolah favorit.
“Jangan dulu bicara rombel kalau kuota di sekolah lain belum terisi. Ini soal pemerataan. Kita tidak ingin penumpukan di sekolah favorit, sementara sekolah lain kosong,” tambahnya.
Ia juga mengkritisi intervensi eksternal dalam penempatan siswa: “Penempatan siswa jangan berdasarkan permintaan orang kuat. Semua harus sesuai aturan.”
Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menyambut baik langkah Pemkot dan menyoroti ketimpangan akses pendidikan di wilayah seperti Mamajang, Mariso dan Tamalate. Ia mendukung pengadaan angkutan pelajar di wilayah sulit dijangkau.
“Kita akan lihat kemungkinan menambah armada angkutan pelajar di daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” kata Ari.
Pemkot dan DPRD juga sepakat mendorong sekolah swasta sebagai mitra strategis, termasuk opsi subsidi dari Pemkot agar semua anak bisa bersekolah.
Kadis Pendidikan, Achi Soleman, melaporkan bahwa 858 siswa belum tertampung, sebagian besar akibat daya tampung terbatas di sekolah favorit, seperti SMP 1, 3, 8, 13, 23, 24, dan 33. Namun, masih ada sekolah lain dengan kuota tersisa.
“Sekolah-sekolah seperti SMP 1, 3, 8, 13, 23, 24, dan 33 memang sudah penuh, terutama karena lokasinya di daerah padat. Tapi kami masih punya sekolah lain yang daya tampungnya belum maksimal,” ujar Achi.
Langkah jangka menengah seperti pembangunan sekolah baru dan regrouping juga sedang dibahas.
“SPMB bukan sekadar tahunan, tapi wajah dari keadilan akses pendidikan di kota ini,” tegas Ari.
