BN Online, Makassar— Sebuah video yang viral di media sosial memicu polemik di tengah masyarakat Kota Makassar. Video tersebut memperlihatkan kualitas seragam gratis untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dinilai tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Seragam yang seharusnya menggunakan bahan katun, seperti tercantum dalam kesepakatan awal program, ternyata menggunakan bahan berbeda. Selain itu, kualitas jahitannya pun dinilai kurang layak oleh para orang tua siswa.
Tak hanya itu, informasi yang beredar menyebutkan bahwa seragam tersebut dibeli dari Pasar Butung dan bukan dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar, sebagaimana seharusnya menjadi bagian dari pelibatan ekonomi lokal dalam program prioritas ini.
Program seragam gratis ini merupakan salah satu program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri-Aliyah. Namun, dengan munculnya temuan ini, publik mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengadaan seragam yang didanai oleh anggaran daerah. Bila benar tidak sesuai, hal ini berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencederai semangat pemerataan serta pemberdayaan UMKM.
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin (28/7/2025), Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achy Soleman, angkat bicara.
“Tim quality control saat ini sedang melakukan verifikasi di lapangan. Jika ditemukan bahwa bahan dan kualitas produksi tidak sesuai dengan ketentuan, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap penyedia,” ujarnya.
Lebih jauh, Kadisdik menjelaskan bahwa proses pengadaan seharusnya dilakukan secara transparan dan berpihak pada pelaku UMKM lokal. Ia pun menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program ini.
Selain itu, pihak Dinas Pendidikan akan meminta pertanggungjawaban dari pihak penyedia jika terbukti menyalahi kontrak dan akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, masyarakat diminta bersabar menunggu hasil verifikasi dari tim quality control. Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap program seragam gratis agar tidak kembali terjadi penyimpangan.
Harapannya, temuan ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pelaksanaan program prioritas agar lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada masyarakat, khususnya UMKM lokal yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program seragam gratis ini.
