BN Online, Makassar— Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan serta distribusi seragam sekolah. Langkah ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2025 yang menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam keterangannya pada Selasa (29/7/2025), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa Pemkot terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses pengadaan, mulai dari pengecekan lapangan, kontrol kualitas barang, hingga penyesuaian harga sesuai dengan pasar terkini.
“Kami terus memantau dengan ketat: dari pengecekan di lapangan, kontrol kualitas barang, hingga harga yang disesuaikan dengan pasar terkini. Jika ada hal yang tidak sesuai, Pemkot siap mengevaluasi penyedia dan mengambil tindakan yang diperlukan,” tegas Munafri.
Lebih jauh, Wali Kota menekankan bahwa keterlibatan UMKM tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas seragam yang diterima siswa, tetapi juga berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian lokal. Dengan menggandeng penjahit dan produsen dari wilayah Makassar dan sekitarnya, distribusi manfaat ekonomi menjadi lebih merata.
Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Makassar menjalin kemitraan erat dengan UMKM terverifikasi dan menetapkan standar mutu yang wajib dipenuhi oleh setiap penyedia. Proses audit dan kontrol mutu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh produk yang diterima sekolah benar-benar layak dan nyaman digunakan oleh siswa.
Selain itu, Pemkot Makassar membuka kanal pelaporan bagi masyarakat dan sekolah jika menemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program ini. Mekanisme pengaduan daring juga disiapkan agar warga dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi atau laporan secara transparan.
Harapannya, upaya ini menjadi salah satu tonggak untuk menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
Tambahnya, Wali Kota Munafri berharap masyarakat dapat turut mengawasi dan memberi masukan, agar sistem pengadaan yang berpihak pada rakyat kecil ini benar-benar memberi dampak nyata di lapangan.
“Pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mendukung pelaku usaha lokal adalah prioritas kami,” pungkasnya.
