Bn Online Makassar – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain, menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah kota terhadap pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Pernyataan ini disampaikan menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digencarkan Wali Kota Makassar dalam pembangunan infrastruktur.
Tri mengungkapkan bahwa rencana pembangunan infrastruktur di kawasan kepulauan sebenarnya bukan isu baru. Aspirasi tersebut telah lama disuarakan masyarakat dan bahkan pernah menjadi bagian dari janji politik Wali Kota saat mencalonkan diri. Namun, hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan bersama lurah dan camat menunjukkan bahwa tindak lanjut pembangunan masih sangat minim.
“Dari pertemuan dan monev yang kami lakukan, terlihat jelas bahwa pembangunan infrastruktur di kepulauan belum mendapat perhatian memadai. Selain itu, masalah lain yang mendesak adalah kekurangan tenaga ASN maupun non-ASN yang bertugas di sana. Keduanya sama-sama penting untuk menunjang pelayanan publik,” jelas Tri, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan bahwa DPRD telah berkali-kali menyampaikan masalah tersebut kepada Wali Kota dengan harapan pemerintah kota dapat memberikan atensi khusus.
“Kami berharap pulau-pulau di Makassar tidak hanya tersentuh secara simbolis, tetapi benar-benar diperhatikan. Bukan hanya pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum, tetapi juga pemenuhan tenaga kerja yang memadai,” tegasnya.
Tri juga menyoroti perlunya insentif khusus bagi pegawai yang ditempatkan di wilayah kepulauan, mengingat tantangan geografis dan beban kerja yang berbeda dengan wilayah daratan.
“Harapan kami, tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN dan non-ASN di pulau bisa dibedakan. Kalau disamakan dengan daratan, banyak pegawai enggan dipindahkan ke sana. Padahal, pelayanan publik di kepulauan sangat membutuhkan SDM yang cukup,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan pemerataan pembangunan, terutama di daerah yang selama ini relatif terpinggirkan. Menurutnya, pembangunan di kepulauan bukan hanya soal memenuhi janji politik, tetapi juga bentuk keadilan bagi seluruh warga Kota Makassar.
“Jangan sampai efisiensi justru membuat kepulauan semakin tertinggal. Kami di DPRD akan terus mendorong agar pemerintah kota menyeimbangkan alokasi pembangunan, baik di darat maupun di pulau. Warga kepulauan punya hak yang sama untuk menikmati pelayanan publik dan fasilitas pembangunan,” tegasnya.
DPRD Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah kota agar pembangunan di kepulauan tidak sekadar menjadi wacana, melainkan benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
