BN Online, Makassar—Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham terus memperkuat kebijakan pengadaan barang dan jasa agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar kembali ke masyarakat. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Pemkot Makassar menetapkan 50 persen belanja pemerintah dialokasikan untuk produk lokal, dan setengahnya lagi diprioritaskan bagi pelaku UMKM di Kota Makassar, Sabtu (1/11/2025).
Sejak tahun 2019, seluruh proses pengadaan di lingkungan Pemkot Makassar telah berjalan 100 persen secara digital, dengan total nilai transaksi mencapai Rp645 miliar. Capaian ini menempatkan Makassar di peringkat kedua nasional dalam pelaksanaan sistem e-procurement, menunjukkan efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah.
Lebih jauh, langkah ini menegaskan upaya Pemkot Makassar dalam membangun ekonomi daerah yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa produk-produk lokal Makassar mampu bersaing tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di tingkat global.
Selain itu, Pemkot Makassar juga mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha melalui sertifikasi produk, akses pembiayaan, serta perluasan jaringan pasar. Program ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.
Diketahui, kebijakan pengadaan berbasis digital ini juga berdampak pada efisiensi birokrasi dan pencegahan praktik korupsi. Sistem transparan memungkinkan publik untuk mengawasi setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga r5ealisasi.g
Tak hanya itu, Pemkot juga rutin menggelar pelatihan bagi pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital pengadaan, memahami regulasi, dan meningkatkan kualitas produk sesuai standar nasional.
Harapannya, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha lokal, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi Makassar menuju kemandirian dan daya saing global.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan belanja pemerintah membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Ketika produk lokal tumbuh, maka ekonomi rakyat pun ikut bergerak,” tutup Wali Kota Munafri Arifuddin.
