BN Online, Makassar— Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar menghadiri kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Infrastruktur yang membahas peran strategis Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dalam pengembangan permukiman berkelanjutan.
Kegiatan ini bertujuan mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi serta berkualitas bagi masyarakat. Acara diselenggarakan oleh Bappeda Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier., Kamis 20 November 2025.
Kepala Disperkim Kota Makassar, Mahyuddin, hadir sebagai narasumber utama. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa arah pengembangan perumahan di daerah harus selaras dengan program nasional, termasuk target pengadaan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Program tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
Selain itu, Mahyuddin juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan PKP. Ruang lingkup PKP, menurutnya, mencakup berbagai aspek strategis mulai dari perencanaan kawasan, penyediaan infrastruktur dasar, pemeliharaan lingkungan, hingga penyediaan tanah dan peningkatan kualitas rumah layak huni.
“Keterpaduan antar-aspek ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan permukiman di Kota Makassar,” cetusnya.
Hadir pula Tim Ahli Pemkot Makassar, Batara Surya, yang memberikan penguatan konsep dalam pengembangan permukiman. Ia menekankan urgensi standarisasi perumahan untuk menjamin kualitas hunian bagi warga. Batara juga menyoroti pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pengembang sebagai acuan dalam penyediaan fasilitas dan kualitas bangunan.
Diketahui, Kepala Bidang PSU Disperkim Kota Makassar, Ibrahim Chaidar Said, turut memberikan pandangan teknis terkait implementasi pembangunan permukiman. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara Disperkim, Bappeda, Pokja PKP, dan pihak pengembang menjadi kunci untuk mempercepat tercapainya kawasan permukiman yang tertata dengan baik.
Melalui kegiatan ini, Disperkim menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi antar-stakeholder serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Makassar.
Harapan pemerintah daerah, kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus mendorong terwujudnya kota yang inklusif dan berkelanjutan.
