BN Online, Makassar— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pada awal 2025 membawa harapan besar: menurunkan angka stunting serta memastikan anak-anak belajar dengan perut kenyang. Namun, beberapa bulan terakhir, publik dikejutkan oleh serangkaian kasus keracunan makanan di sejumlah daerah. Dari laporan media dan lembaga pemerhati anak, ribuan siswa tercatat mengalami gejala sakit setelah menyantap menu MBG, meski proporsinya masih kecil dibanding total penerima manfaat. Pemerintah pun merespons dengan memperketat pengawasan, Sabtu 29 November 2025.
Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa pencegahan keracunan pangan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya dapur penyedia makanan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mendorong pengawasan berlapis yang melibatkan sekolah, orang tua, masyarakat, hingga siswa itu sendiri. Pada titik inilah, guru dan orang tua muncul sebagai pagar terdepan dalam menjaga keamanan pangan di sekolah.
Di kelas dan lingkungan sekolah, guru adalah orang dewasa yang paling dekat dengan siswa saat jam makan MBG berlangsung. Sejumlah kebijakan baru mulai memperkuat peran penting tersebut.
Kemenkes mendorong guru ikut menilai kondisi makanan sebelum dibagikan kepada siswa sebagai bentuk kontrol kualitas di lapangan. Bahkan beberapa anggota DPR menganjurkan guru berani menolak menu yang dinilai tidak layak konsumsi demi mencegah insiden keracunan berulang.
Dari sudut pandang ilmu gizi dan keamanan pangan, posisi ini sangat masuk akal. Guru menjadi sensor awal di sekolah: melihat langsung apakah makanan masih hangat, beraroma normal, tidak berlendir, dan dikemas dengan rapi. Jika ditemukan indikasi mencurigakan, distribusi bisa segera dihentikan atau ditunda sambil berkoordinasi dengan pihak terkait.
Guru juga memegang peran strategis sebagai teladan pola makan sehat.
Riset tentang role model pangan jajanan anak sekolah menunjukkan bahwa siswa cenderung meniru apa yang dikonsumsi orang dewasa yang mereka hormati.
Lebih lanjut, saat guru ikut menikmati menu sehat dan memberi contoh, penerimaan anak terhadap sayur, lauk rebus, dan buah terbukti meningkat.
Tidak hanya mengawasi, guru juga dapat mengintegrasikan edukasi keamanan pangan dalam proses belajar mengajar.
Pesan sederhana seperti cara mencuci tangan yang benar, ciri-ciri makanan basi, atau pentingnya segera mengonsumsi makanan setelah dibagikan dapat diselipkan dalam mata pelajaran IPA, PJOK, atau P5.
Untuk itu, langkah ini menjadi bagian penting dari Gerakan Sekolah Sehat dan pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang sejak lama menempatkan guru sebagai aktor kunci dalam pengawasan jajanan.
Khadijah Nur Hasanah Assegaf, S.Gz, mahasiswa S2 Ilmu Gizi, mengatakan bahwa peran guru sebagai pengawas sekaligus pendidik sangat vital dalam memastikan program MBG tidak berubah menjadi risiko kesehatan bagi siswa.
Sambungnya, guru adalah pihak yang setiap hari menyaksikan perilaku makan anak, sehingga paling cepat mengetahui jika ada perubahan pola konsumsi atau keluhan setelah makan.
Saat di rumah, orang tualah yang melihat dampak nyata dari program MBG.Apakah anak lebih lahap makan? Apakah sering mengeluh mual? Atau justru mulai suka makan sayur?
Diketahui, berbagai rekomendasi dari akademisi serta pegiat keamanan pangan juga mendorong pembentukan komite pengawas yang beranggotakan orang tua, tokoh masyarakat, hingga karang taruna untuk memantau menu, proses distribusi, dan kebersihan setiap hari.
Pemberi umpan balik (feedback) jika anak mengalami gejala sakit setelah makan, Menyampaikan masukan mengenai porsi, rasa, atau preferensi anak., Memberikan informasi alergi atau kondisi kesehatan khusus kepada sekolah.
Dengan semakin kuatnya kolaborasi antara guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan program MBG kembali pada tujuan awalnya: meningkatkan gizi anak, bukan menimbulkan kekhawatiran baru.
Harapan besar terletak pada pengawasan berlapis yang berjalan konsisten dan edukasi berkelanjutan yang membuat siswa tidak hanya makan gratis, tetapi juga makan dengan aman dan sehat.
