BN Online, Makassar– Peringatan Hari Jadi Kota Palopo ke-24 yang berlangsung khidmat pada Jumat (10/4/2026) mendadak diwarnai suasana kurang harmonis. Pasalnya, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi, S.E., secara terbuka mengaku tidak menerima undangan resmi untuk hadir dalam seremoni tersebut.
Kejadian ini langsung menjadi buah bibir di kalangan tamu undangan dan publik. Apalagi, momen serupa di daerah lain seperti Kabupaten Sidrap, Soppeng, Wajo, dan Kabupaten Bone justru berjalan dengan protokol yang lancar dan melibatkan perwakilan provinsi.
Dengan nada tegas namun tetap diplomatis, Wagub Fatmawati mengonfirmasi ketidakhadirannya saat dikonfirmasi awak media, Jumat pagi.
“Tidak ada undanganku,” ujarnya singkat.
Padahal, sebagai representasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kehadiran Wagub bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari protokol kenegaraan yang mempererat sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota. Apalagi, Kota Palopo adalah salah satu wilayah strategis di Sulsel.
“Undangan bukan sekadar formalitas. Saya selalu berupaya hadir dalam momentum penting di setiap daerah. Sayang sekali ini terjadi,” lanjutnya.
Bukan Kali Pertama? Publik Soroti Koordinasi
Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa nama Wakil Gubernur terlewat dari daftar undangan? Apakah murni kesalahan teknis di bagian keprotokolan? Atau ada faktor lain di balik layar?
Lebih lanjut, insiden ini memicu spekulasi publik mengenai hubungan antara Pemkot Palopo dan Pemprov Sulsel. Beberapa pihak menilai bahwa kejadian ini seharusnya tidak terjadi jika komunikasi berjalan baik.
Diketahui, HUT Kota Palopo ke-24 sejatinya digelar meriah dengan berbagai rangkaian acara. Namun, ketiadaan sosok nomor dua di Sulsel itu terasa janggal, terutama karena daerah-daerah lain justru mendapatkan perhatian penuh dari provinsi.
Selain itu, absennya Wagub dikhawatirkan bisa menimbulkan kesan kurang respek terhadap protokol pemerintahan yang sudah baku. Padahal, momen HUT kota adalah ajang memperkuat silaturahmi dan koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi.
Sambungnya, hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Palopo belum memberikan klarifikasi resmi terkait “insiden administratif” tersebut. Publik dan awak media masih menanti penjelasan apakah ini kelalaian panitia atau hal lain.
Meski demikian, Wagub Fatmawati tetap menekankan harapan besar agar kejadian ini tidak berlarut-larut menjadi ganjalan hubungan.
“Saya harap ini jadi pelajaran bagi semua pihak. Koordinasi protokol harus lebih ditingkatkan. Jangan sampai ada daerah yang merasa terpisah dari provinsi. Kita satu, Sulsel yang harmonis,” pungkasnya.
Harapan besar juga disampaikan oleh tokoh masyarakat dan pegiat keprotokolan di Sulsel. Mereka berharap insiden ini tidak berdampak pada disharmoni antara Wagub dan Pemkot Palopo ke depannya. Sinergi antara provinsi dan kota harus tetap terjaga demi kemajuan daerah, apalagi menjelang agenda-agenda strategis Sulsel ke depan.
Kesimpulan: Sebuah HUT yang seharusnya penuh sukacita sedikit ternoda oleh masalah protokol. Publik kini menunggu langkah selanjutnya dari Pemkot Palopo untuk menjelaskan duduk perkara sekaligus menjalin kembali komunikasi yang hangat dengan Pemprov Sulsel.*
