BN Online Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, William, SE, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan yang mengangkat tema Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Keuangan bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Karebosi Premier, Sabtu, 25 Juli 2026.
Kegiatan yang merupakan bagian dari Tahun Anggaran 2026 Angkatan VI itu dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, akademisi, serta sejumlah undangan yang antusias mengikuti jalannya acara hingga selesai.
Acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan semangat pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi forum edukasi sekaligus dialog antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan sebelum memasuki rangkaian kegiatan utama
Kegiatan tersebut menjadi forum edukasi sekaligus dialog antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan sebelum memasuki rangkaian kegiatan utama.
Selanjutnya, William, SE memberikan sambutan sekaligus secara resmi membuka kegiatan. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi penting DPRD dalam memastikan setiap program pemerintah daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, William, SE menyampaikan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
Menurutnya, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan maupun pengawasan terhadap jalannya pembangunan, sehingga program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Pada sesi materi pertama, William memaparkan peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Materi kedua disampaikan oleh Luqmanul Hakim, ST., M.Adm.Pemb, selaku Kepala Bidang Drainase dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Ia menjelaskan berbagai program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, khususnya penanganan drainase sebagai upaya mengurangi potensi genangan dan banjir di sejumlah wilayah Kota Makassar.
Sementara itu, materi ketiga dibawakan oleh akademisi Dra. Hj. Sitti Iara, M.Si yang mengulas pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Diskusi berlangsung interaktif ketika peserta diberikan kesempatan menyampaikan berbagai pertanyaan, masukan, serta usulan terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pengelolaan anggaran, hingga persoalan yang dihadapi masyarakat di lingkungan masing-masing.
Para narasumber memberikan penjelasan terhadap setiap pertanyaan yang disampaikan peserta. Berbagai masukan yang muncul diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan ke depan.
William menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang diterima dalam kegiatan tersebut akan dicatat dan diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPRD Kota Makassar.
Kegiatan ditutup dengan harapan agar komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah terus terjalin dengan baik sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.
Pada sesi materi pertama, William memaparkan peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan, khususnya di bidang perekonomian dan keuangan daerah. Ia menekankan bahwa pengawasan bukan semata mencari kesalahan, tetapi memastikan kebijakan dan anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Materi kedua disampaikan oleh Luqmanul Hakim, ST., M.Adm.Pemb, selaku Kepala Bidang Drainase dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Ia menjelaskan berbagai program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk upaya peningkatan sistem drainase untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
Sementara itu, akademisi Dra. Hj. Sitti Iara, M.Si menyampaikan materi mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta perlunya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Diskusi berlangsung dinamis ketika peserta diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan dan menyampaikan berbagai masukan terkait pembangunan infrastruktur, pengelolaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.
Para narasumber memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan yang diajukan peserta. Dialog yang berlangsung interaktif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
William menyampaikan bahwa berbagai masukan yang diperoleh dalam kegiatan sosialisasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan melalui penyampaian aspirasi secara konstruktif sesuai mekanisme yang berlaku.
Kegiatan ditutup dengan harapan agar sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan dan pembangunan yang berkualitas bagi seluruh warga Kota Makassar.
