BN Online, Polewali, — Ditengah Dinamika Pondok pesantren yang menunjukkan dinamika yang menggembirakan dengan mengacu pada aspek sarana,kualitas tenaga Pendidik dan kualitas Alumni, nyaris tidak terdengar ada masalah serius.
Namun dibalik itu semua,sekelompok masyarakat yang kemudian tidak puas dengan situasi pondok pesantren, kemudian melakukan gerakan senyap, mencoba mencari hal-hal yang terjadi di Pondok pesantren, dan menjadikan informasi-informasi itu sebagai bahan laporan kepada PB-DDI.
Sekelompok Masyarakat ini yang mengatasnamakan diri toko masyarakat, toko adat, toko pemuda dan lain-lain, kemudian melakukan pertemuan 08 Januari 2022 bertempat di Pondok pesantren DDI Ujung Lare dengan PB.DDI. Beberapa masyarakat dari toko Adat, toko Agama, toko Pemuda, dan Mengatas namakan orang tua santri yang pada intinya Memohon perubahan pengurus.
Atas dasar inilah PB DDI mengeluarkan SK yang pada intinya memutuskan mendemisionerkan Pimpinan Pondok yang lama Dan Mengesahkan pengurus baru Pesantren DDI Kanang.
Menyikapi hal ini, Ketua Jaringan Alumni Pondok Pesantren DDI Kanang, Kabupaten Polewali, Provinsi Sulbar, Amiruddin, mendesak kepada PB-DDI agar segera meninjau kembali dan merevisi SK kepengurusan.
“Setelah terbitnya SK PB DDI nomor :PB-DDI/K.102/1/2022, pihak pengurus baru kemudian mengumumkan dihari Jumat bertempat di masjid Raya Masjid Nurul Huda batetangnga, dampak yang ditimbulkan adalah munculnya Pro dan kontra, berkembangnya banyak informasi dibalik proses pergantian pengurus yang cenderung melakukan cara-cara politik”, ungkapnya, Sabtu (12/03-2022).
Amiruddin juga menjelaskan, pasca pengumuman, masyarakat jadi terbela menyikapi hal ini yang berdampak kepada santri dan kemudian beberapa wali santri mulai mempertanyakan situasi Pesantren pasca kudeta terjadi.
“Masyarakat mengaggap perkembangan pesantren selama ini sudah sangat baik mengapa dilakukan pergantian pengurus, padahal konfirmasi kami kepada pengurus lama DR.H.Adnan Nota kepengurasannya 2019-2024 yang ditanda tangani oleh pengurus wilayah”, jelasnya.
CATATAN KRITIS ALUMNI
Berdasarkan hasil diskusi dan konfirmasi ke beberapa pihak tentang masa Bakti kepengurusan, Pengurus lama 2019-2024. Namun PB kemudian mengeluarkan SK PB.DDI tentang Pergantian Pengurus Baru.
“Kami sebagai alumni berpendapat ketika pihak PB melihat masa kepengurusan sudah lewat maka hal yang mesti dilakukan oleh pengurus besar adalah meminta kepada Pengurus daerah dan pengurus wilayah untuk melakukan teguran kepada Pimpinan Pondok agar melakukan Musyawarah, sehingga cara-cara pengumpulan tanda tangan, dan cara-cara yg semestinya tidak dilakukan dan mengedepankan musyawarah dalam pergantian pengurus, sehingga perkembangan Pondok Pesantren kedepannya tidak mewarisi cara cara yang terkesan politis dan tendensi pribadi yang dapat merugikan perjalanan Pondok pesantren”, tegas Amiruddin.
Lebih jauh, Amiruddin menyimpulkan bahwa rapat Pertemuan dengan Tokoh masyarakat, tokoh Adat, tokoh Agama,para Pewaqif, para guru di Ujung Lare tanggal 08 Januari 2022, dan Permohonan para lintas tokoh masyarakat Batetangnga tentang usulan pergantian pengurus Sebagai Alumni dirinya berharap Pengurus PB-DDI, PD-DDI dan PW-DDI seyogyanya melakukan proses tabayyun kepada Pengurus lama, sehingga tidak ada asumsi asumsi negatif yang dapat merugikan orang-orang tertentu.
“Terbitnya SK PB.DDI Tentang Pergantian Pengurus telah melahirkan beberapa respon yang beragam dan hal ini harus segera di tinjau kembali”, ujarnya.
Amiruddin juga mengatakan, bagi masyarakat Pelopor Pergerakan senyap merasa puas dengan keputusan PB.DDI dan terjadinya perubahan struktur yang masif sesuai yang mereka harapkan. Namun menurutnya hal ini berbeda bagi masyarakat yang tidak mengetahui adanya pergerakan senyap ini, mereka bertanya-tanya karena cenderung terkesan kudeta karena tidak didasari dengan proses Musyawarah.
“Wali santri Banyak yang mendorong Alumni untuk mengkomunikasikan aspirasi para wali santri khususnya wali santri diluar Desa batetangnga, mereka sebahagian tidak puas dengan keluarny SK PB.DDI dan beberapa santri berencana akan meninggalkan Pondok dan trauma mendengar Pemberhentian Pengurus Pondok pesantren”, pungkasnya. Laporan : Tim/release
