BN Online, Makassar – Sejumlah jabatan kepala sekolah di Kota Makassar mengalami kekosongan, terutama di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menanggapi kondisi ini, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar untuk segera mengisi posisi tersebut guna memastikan kelancaran administrasi dan proses belajar mengajar di satuan pendidikan.
Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti instruksi tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat tiga jabatan kepala sekolah SMP yang saat ini masih kosong. Selama ini, posisi tersebut hanya diisi oleh pelaksana harian (Plh), yang sifatnya sementara dan hanya berlaku maksimal satu minggu.
“Yang kosong ada tiga sekolah (SMP), itu yang sebelumnya di-Plh-kan oleh pak kadis (Muhyiddin saat masih menjabat). Sekarang, posisi tersebut harus segera di-Plt-kan karena masa tugas Plh sangat singkat,” ujar Nielma saat ditemui di Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, pada Senin (20/1/2025).
Selain kekosongan jabatan, ditemukan juga adanya kepala sekolah yang mengemban tanggung jawab di dua sekolah sekaligus. Menurut Nielma, kondisi ini menghambat kinerja kepala sekolah karena tidak dapat fokus menjalankan tugas secara optimal.
“Dia definitif di satu SMP, tetapi juga merangkap sebagai Plh di sekolah lain. Ini tentu tidak ideal karena dapat mengurangi fokus dalam menangani kedua sekolah,” tambahnya.
Demi kelancaran proses pendidikan, pembenahan ini dinilai mendesak. Nielma juga mengungkapkan bahwa selain di jenjang SMP, kekosongan jabatan kepala sekolah juga akan segera terjadi di beberapa Sekolah Dasar (SD). Banyak kepala sekolah SD yang memasuki masa pensiun dalam waktu dekat, sehingga Disdik Makassar telah mempersiapkan langkah untuk mengisi posisi tersebut.
“Untuk kepala sekolah SD yang sudah pensiun memang banyak. Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Wali Kota agar segera diisi penggantinya,” tuturnya.
Dinas Pendidikan Kota Makassar menargetkan pengisian jabatan ini dapat dilakukan dalam waktu dekat agar tidak menghambat administrasi maupun proses pendidikan. Dengan langkah cepat ini, diharapkan kualitas pelayanan pendidikan di Makassar dapat tetap terjaga.*
