BN Online, Makassar— Kinerja para Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama di sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Makassar menuai apresiasi tinggi dari DPRD. Komisi B menilai bahwa meskipun belum menyandang status definitif, para Plt ini telah menunjukkan kepemimpinan transformatif yang berdampak nyata bagi kinerja dan arah perusahaan.
Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, menyebut bahwa dari enam Perusda yang dievaluasi, lima di antaranya mencatatkan kemajuan signifikan, kecuali Rumah Potong Hewan (RPH) yang masih dalam tahap konsolidasi.
“Kelimanya menunjukkan progres positif. Rapat monitoring dan evaluasi membuktikan bahwa mereka layak diberi mandat penuh,” ujar Ismail dalam keterangan resminya, Sabtu (19/7/2025).
Salah satu pencapaian strategis datang dari Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar, yang meluncurkan program 2.000 sambungan air bersih gratis. Dari target tersebut, sekitar 600 sambungan telah terealisasi, menjadi bagian dari program prioritas Wali Kota dalam meningkatkan akses air bersih bagi warga.
“Program ini kompleks, baik secara teknis, anggaran, maupun koordinasi lapangan. Tapi bisa dijalankan dengan cukup baik oleh Plt saat ini,” tambah Ismail.
Tak kalah mencolok, PD Pasar yang sebelumnya dikenal dengan segudang masalah internal seperti kebocoran pendapatan, konflik pedagang, dan lemahnya pengelolaan aset, kini berhasil mencetak laba dalam waktu kurang dari enam bulan sejak penunjukan Plt Dirut.
“Laba itu sinyal kuat adanya perombakan sistem dan manajemen yang mulai efektif,” ungkapnya.
Kemajuan juga terasa di sektor terminal dan perparkiran, di mana Komisi B sedang memproses Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan parkir. Ranperda ini digadang-gadang menjadi fondasi hukum yang kuat bagi tata kelola parkir modern di Kota Makassar.
“Kami harap perda ini bisa segera paripurna. Ini akan memperkuat dasar hukum yang dibutuhkan manajemen perparkiran,” ujar Ismail.
Lebih jauh, Komisi B menyoroti keberanian para Plt Dirut dalam mengambil keputusan strategis di tengah keterbatasan kewenangan. Dalam beberapa inspeksi mendadak (sidak), ditemukan bahwa berbagai persoalan lapangan telah ditangani bahkan sebelum adanya tekanan dari DPRD atau sorotan media.
Contohnya, relokasi pedagang di sepanjang kanal yang telah dimulai oleh PD Pasar, serta penataan struktur SDM di PDAM yang dinilai sebelumnya membebani operasional perusahaan.
“Mereka tidak menunggu disidak dulu, tapi langsung bertindak. Ini bentuk tanggung jawab nyata,” tegas Ismail.
Melihat seluruh capaian tersebut, Komisi B secara resmi mengajukan rekomendasi kepada Wali Kota Makassar agar para Plt Dirut segera diangkat menjadi pejabat definitif.
“Status Plt yang terlalu lama bisa menghambat otoritas pengambilan keputusan. Jika sudah terbukti mampu, mengapa tidak diberikan mandat penuh?” pungkas Ismail, yang juga merupakan Ketua KONI Makassar.
Rekomendasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola dan daya saing Perusda di tengah tantangan dunia usaha yang semakin kompleks dan dinamis.
