BN Online, Makassar— Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Pemkot Makassar berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham serta Ketua DPRD Makassar Supratman, dalam acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar di Auditorium BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, pada Senin, 26 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi merupakan refleksi dari komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Saya selalu ingatkan kepada seluruh jajaran, jangan kejar WTP sebagai tujuan akhir. Fokuslah pada sistem tata kelola yang benar, karena jika itu dilakukan, maka WTP akan mengikuti dengan sendirinya,” ujar Munafri.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya laporan keuangan sebagai fondasi kebijakan. Menurutnya, dokumen tersebut bukan hanya catatan formal, tetapi gambaran nyata kondisi fiskal yang menentukan arah pembangunan kota.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes, turut menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian tersebut. Dalam keterangannya pada Senin (26/5), ia menuturkan bahwa keberhasilan ini mencerminkan soliditas lintas sektor di lingkup Pemkot Makassar, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran kesehatan yang semakin efisien dan berorientasi pelayanan publik.
“Lebih dari sekadar angka, ini adalah pengakuan terhadap kerja keras semua OPD. Harapannya, ini menjadi motivasi bagi kami di sektor kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan yang berbasis akuntabilitas dan transparansi,” kata dr. Nursaidah.
Selain itu, capaian WTP kesembilan ini menjadi catatan penting menjelang pertengahan tahun 2025, di mana berbagai program prioritas Pemkot Makassar sedang dalam tahap akselerasi. Penyerapan anggaran yang tepat sasaran dan didukung tata kelola yang baik diyakini akan mempercepat terwujudnya visi kota yang inklusif, sehat, dan berdaya saing.
Harapannya, opini WTP bukan menjadi akhir dari proses, melainkan pijakan awal menuju tata kelola keuangan yang lebih modern dan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.
