Bn Online Makassar — Dinas Kesehatan Kota Makassar menggelar Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans Berbasis Kematian di Aula Dinas Kesehatan, Sabtu (12/7/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan petugas dalam mencatat dan menganalisis data kematian secara akurat, sebagai dasar perumusan kebijakan kesehatan yang efektif.
Dalam sambutan yang diwakili Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), dr. Andi Mariani, M.H.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes, menegaskan pentingnya data kematian dan penyebabnya dalam menentukan prioritas serta merancang program kesehatan yang tepat sasaran.
“Data penyebab kematian memuat rangkaian penyakit atau kondisi yang mengarah pada kematian, termasuk kejadian kecelakaan atau kekerasan yang berujung pada cedera fatal,” ujarnya.
Salah satu fokus utama pertemuan adalah penelusuran kematian di luar fasilitas kesehatan yang kerap belum tercatat dengan baik. Untuk itu, petugas dibekali metode Autopsi Verbal (AV) — wawancara dengan keluarga atau pihak yang mengetahui riwayat sakit almarhum untuk membantu dokter menegakkan diagnosis penyebab kematian secara akurat.
Kegiatan ini juga menekankan kewajiban setiap fasilitas kesehatan melaporkan data kematian sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes/Pb/I/2010, yang menjamin kerahasiaan identitas almarhum.
Di Makassar, laporan kematian dari kecamatan dan kelurahan diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lalu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan AV oleh petugas puskesmas untuk kasus kematian di luar fasilitas kesehatan.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans Berbasis Kematian resmi dibuka,” kata dr. Andi Mariani.
Turut hadir sebagai pembicara, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, A. Salman Baso, SKM, yang memaparkan pentingnya pencatatan dan aksesibilitas data kematian.
Diharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan kelengkapan, ketepatan waktu, dan akurasi pelaporan kematian, sehingga data vital kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan dan program di masa mendatang. (*)
