BN Online, Makassar – Plt Sekretaris DPRD Kota Makassar Andi Rahmat Mappatoba menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 serta tindak lanjut SPI 2024 di Ruang Sipakalebbi, Balaikota Makassar, Kamis (28/8/2025).
Rapat Koordinasi Evaluasi SPI bersama Tim KPK RI turut dihadiri langsung oleh Bappenas RI, Wali Kota Makassar, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Sekretariat Daerah Kota Makassar, seluruh kepala SKPD, dan camat se-Kota Makassar.
Dalam arahannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan pentingnya upaya nyata untuk memastikan uang negara dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Ia menekankan perlunya langkah preventif dengan menempatkan personel Inspektorat di setiap SKPD.
Menurutnya, langkah ini akan memperkuat fungsi pengawasan sejak awal dan memudahkan proses rekonsiliasi data, karena seluruh laporan kegiatan sudah dicatat secara berkala di tingkat SKPD.
“Saya bilang ke teman-teman inspektorat bahwa saya mau menempatkan di setiap OPD, ada satu orang-orang Inspektorat yang akan mengaudit secara berkala,” ujar Munafri.
Wali Kota juga menyoroti pola belanja di SKPD yang kerap tidak seimbang. Ia mengungkapkan, adanya kecenderungan untuk membesarkan kegiatan dengan melibatkan vendor atau penyedia jasa secara berlebihan, meski anggaran belanjanya kecil.
Praktik ini, katanya, membuka celah terjadinya kongkalikong yang ujungnya hanya berbagi keuntungan tanpa memberi relevansi pada kinerja SKPD. Olehnya, dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Munafri meminta agar standar kualitas pekerjaan ditempatkan sebagai prioritas utama.
Ia menegaskan bahwa rekanan yang dipilih harus benar-benar mampu menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas, sehingga hasil belanja pemerintah tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Di PBJ ini saya selalu menyampaikan bahwa standarisasi pekerjaan dan rekanan ini harus benar-benar dalam posisi yang berkualitas. Supaya kita juga menghasilkan hasil dari transaksi yang dilakukan itu yang benar-benar berkualitas baik,” tegasnya.
Munafri juga mengingatkan agar pejabat tidak mudah membuat komitmen di luar pekerjaan resmi. Menurutnya, komitmen yang tidak jelas sering kali menjadi penghambat program karena belum memiliki kepastian hukum maupun anggaran.
“Ini menurut saya akan mengganggu kita dalam proses melaksanakan kegiatan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Munafri juga menekankan bahwa gaya hidup pejabat juga menjadi bagian dari integritas. Ia menilai bahwa sikap hidup yang berlebihan, termasuk dalam penampilan, bisa memberi dampak buruk karena ditiru oleh bawahan.
Bahkan, ia sempat memasukkan kebutuhannya dalam hal kecil seperti seragam sepatu agar tidak menimbulkan kesan bersaing dalam gaya hidup.
Terakhir, Munafri menyampaikan harapannya agar pelaksanaan SPI menjadi momentum untuk memperkuat integritas integritas Kota Makassar.
“Saya berharap apa yang dilakukan sebagai survei penilaian integritas ini menjadi hal yang sangat penting bahwa kita ada di dalam kerjaan ini pekerjaan ini benar-benar mengelola dan menyelamatkan uang negara yang akan disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban,” tegasnya.(*)
