BN Online, Makassar– Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Makassar meluruskan informasi yang dinilai menyesatkan di media sosial pasca kericuhan dan pembakaran Gedung DPRD Makassar pada Jumat malam, 29 Agustus lalu.
Informasi yang beredar menyebutkan seolah-olah Wali Kota Makassar mengabaikan massa aksi yang berdemo di depan gedung rakyat hingga menutup rapat paripurna sebelum selesai. Namun, pimpinan dewan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak sesuai fakta lapangan.
Faktanya, rapat paripurna pembacaan penjelasan Wali Kota Makassar terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025 berjalan sesuai agenda dan ditutup resmi oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, sekitar pukul 21.30 WITA. Rapat telah selesai lebih dulu, sebelum massa aksi memasuki gedung sekitar pukul 22.10 WITA.
“Saya hadir di lokasi, memimpin jalannya paripurna. Setelah Wali Kota membacakan penjelasan terkait nota keuangan, saya yang menutup sidang paripurna. Rapat resmi ditutup sekitar pukul 21.30 WITA. Setelah itu, kami meninggalkan gedung dalam keadaan aman. Baru kemudian massa aksi masuk dan melakukan tindakan anarkis,” tegas Suharmika, Selasa (2/9/2025).
Ia menegaskan, tudingan yang menyebut Wali Kota dan DPRD kabur sebelum rapat selesai maupun sengaja tidak menemui pendemo, tidak benar dan tidak relevan dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, aksi yang terjadi malam itu berbeda dari demonstrasi pada umumnya. Massa datang tanpa pemberitahuan resmi, tanpa koordinator lapangan, tanpa tuntutan jelas, lalu melakukan perusakan, pembakaran, penjarahan, hingga menimbulkan korban jiwa.
“Itu bukan demonstrasi, tapi tindakan kriminal. Kalau niatnya menyampaikan aspirasi, tentu bisa dilakukan melalui dialog, bukan dengan merampok dan membakar,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Makassar, Anwar Faruq, yang menegaskan rapat paripurna tetap berjalan sesuai agenda hingga resmi ditutup.
“Paripurna diselesaikan dulu baru kita bubar. Jadi sudah selesai, ditutup secara resmi. Pak Wali dan Bu Wawali juga meninggalkan lokasi setelah sidang berakhir, bukan karena panik atau kabur,” jelas Anwar.
Politisi PKS itu menilai, narasi yang beredar di media sosial hanya memperkeruh suasana karena menyebut DPRD meninggalkan sidang sebelum tuntas. Ia menegaskan demonstrasi tersebut sudah disusupi pihak tertentu sehingga berubah menjadi tindakan anarkis.
Anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusly, juga meluruskan isu yang menyebut Wali Kota panik dan meninggalkan sidang sebelum selesai.
“Saya hadir langsung. Rapat berjalan normal, ditutup resmi, baru kemudian massa datang dan melakukan aksi anarkis. Jadi tudingan Wali Kota kabur sebelum paripurna selesai itu sama sekali tidak benar,” tegas politisi PPP itu.
Fasruddin menambahkan, Wali Kota bahkan hadir lebih awal sebelum ada tanda-tanda kehadiran massa di sekitar gedung. Narasi yang berkembang di media sosial, katanya, merupakan bentuk kampanye hitam yang dimainkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Informasi itu sesat dan menyesatkan. Rapat sudah selesai, baru massa masuk. Jadi tidak ada istilah kabur, karena sidang memang sudah ditutup secara resmi,” tutupnya.
