BN Online, Makassar — Pemerintah Kota dan DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2026 senilai Rp 5,1 triliun. Wali Kota Makassar, Munafri “Appi” Arifuddin, menegaskan bahwa seluruh program dalam APBD tahun depan akan diarahkan untuk memberi dampak langsung kepada masyarakat, terutama warga pulau.
Pengesahan Ranperda APBD 2026 dilakukan melalui rapat paripurna di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (30/11/2025). Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Ranperda oleh Wali Kota Appi dan Ketua DPRD Makassar, Supratman.
Dalam struktur APBD Pokok 2026 yang disahkan, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 5.175.138.820.000 (Rp 5,17 triliun), sedangkan pendapatan diproyeksikan mencapai Rp 4.695.138.820.000 (Rp 4,6 triliun).
“Momentum ini menjadi tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar tahun 2026,” ujar Appi.
Fokus pada Program yang Dirasakan Langsung Masyarakat
Appi menegaskan, program-program pada 2026 akan diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat dan berdampak langsung di lapangan. Pemkot, lanjutnya, akan memprioritaskan aspirasi warga yang dihimpun melalui berbagai kanal, khususnya masyarakat yang bermukim di kawasan pulau.
“Anggaran 2026 fokus pada program yang benar-benar bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama warga di pulau. Aspirasi masyarakat yang kami serap, itu yang kami bawa dalam penyusunan program,” tegasnya.
Potensi SiLPA 2025 dan Evaluasi Pemkot
Appi juga menyinggung potensi munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada akhir 2025. Hal itu disebabkan langkah efisiensi serta sejumlah program yang belum terlaksana maksimal.
“Pasti ada potensi SiLPA karena sejak awal dilakukan efisiensi, dan tentu tidak semua program dapat terlaksana maksimal,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemkot memastikan evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan penyusunan anggaran 2026, terutama terkait percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan program prioritas.
“Yang pasti, kita akomodir program-program yang menjadi komitmen,” tambahnya.
Sinergi Eksekutif-Legislatif dalam Pembahasan APBD
Appi menilai penetapan APBD 2026 merupakan capaian strategis yang mencerminkan kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, seluruh proses pembahasan berjalan konstruktif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Hari ini kita membuktikan bahwa ketika rakyat menjadi tujuan, perbedaan justru menjadi kekuatan. Dan APBD 2026 bisa kita tetapkan tepat waktu sesuai amanat regulasi,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi saran dan kritik konstruktif seluruh pihak. “Setiap angka dalam APBD tidak sekadar nominal, tetapi memiliki makna besar bagi masyarakat. Karena itu mari kita kawal bersama agar program benar-benar hadir di lapangan,” tegasnya.
Appi turut mengajak seluruh elemen menjaga stabilitas keamanan kota, terlebih Makassar dalam waktu dekat menggelar pemilihan RT/RW secara langsung.
“Semoga berjalan aman, tertib, dan lancar bagi kita semua,” harapnya.
Banggar DPRD: APBD 2026 Berpihak pada Masyarakat
Sementara itu, anggota Pansus Badan Anggaran DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menegaskan bahwa penetapan APBD 2026 merupakan wujud sinergi nyata antara legislatif dan eksekutif. Ia menyebut dinamika pembahasan yang intens menunjukkan komitmen bersama untuk menyusun anggaran yang tepat sasaran.
“Dokumen anggaran ini harus memiliki dampak maksimal bagi warga Kota Makassar,” ujarnya.
Ray juga menyampaikan sejumlah arahan Banggar kepada seluruh SKPD, termasuk kewajiban menjalankan program sesuai regulasi, menjunjung kehati-hatian, serta mengoptimalkan anggaran di tengah penurunan target pendapatan daerah akibat penyesuaian dana transfer.
“SKPD harus memaksimalkan anggaran dengan memprioritaskan efisiensi dan mengarahkan belanja pada program yang memberi dampak nyata,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ray menyebut seluruh fraksi mendukung program strategis Pemkot, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan Universal Health Coverage (UHC), perlindungan pekerja rentan, hingga penguatan urban farming dan pemberdayaan UMKM.
“Semoga pelaksanaan APBD 2026 berjalan sebaik-baiknya dan memberi kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Makassar,” pungkasnya.
