BN Online, Makassar–Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Fatma Wahyuddin, ST., MM., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulsel dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (14/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor Sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu menjadi momen penting dalam siklus penganggaran daerah tahun depan.
“Alhamdulillah, hari ini saya menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Fatma Wahyuddin dalam unggahan akun resminya.
Politisi perempuan yang akrab disapa Fatma ini menegaskan, kesepakatan yang telah ditandatangani bersama menjadi fondasi penting bagi proses penyusunan APBD 2026 ke depan. Semoga melalui kesepakatan ini, seluruh proses penganggaran dapat semakin terarah, transparan, dan berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut, Fatma menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS ini merupakan respons atas dinamika ekonomi serta kebutuhan pembangunan yang terus berkembang di 24 kabupaten/kota se-Sulsel. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang lebih terukur.
Meski demikian, Fatma mengingatkan bahwa kesepakatan di tingkat kebijakan hanyalah awal. Sambungnya, pengawasan yang ketat dan partisipasi publik menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Harapan besar disampaikan Fatma agar seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, terus bersinergi menjaga komitmen pembangunan yang berkeadilan.
“Mari bersama mengawal setiap kebijakan dan program pembangunan demi Sulsel yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” ajaknya penuh semangat.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2026 ini, proses pembahasan Rancangan APBD selanjutnya akan segera bergulir menuju pengesahan akhir yang ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2026.
