BN Online Makassar, — Upaya memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali menjadi perhatian melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Keuangan Bersama Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII (Tujuh). Kamis (10/09).
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 11 September 2026, mulai pukul 13.15 WITA hingga selesai, bertempat di Hotel Grand Imawan, Jalan Pengayoman Nomor 36, Makassar. Agenda ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian pengawasan pemerintahan daerah dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.
Pengawasan terhadap urusan pemerintahan bidang perekonomian dan keuangan memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan serta pertanggungjawaban program dan anggaran pemerintah daerah. Karena itu, pengawasan tidak hanya diarahkan pada aspek administratif, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dalam kegiatan Angkatan VII tersebut, sejumlah narasumber akan hadir untuk memberikan pemaparan dan perspektif terkait pelaksanaan pengawasan. Mereka adalah William, SE, Luqmanul Hakim, ST, M.Adm.Pemb, dan Rusli Rahim, SE yang tercantum sebagai narasumber kegiatan.
Sementara itu, jalannya kegiatan akan dimoderatori oleh Muh Al Faruq Ramadan, S.Pd. Kehadiran moderator diharapkan dapat menjaga alur pembahasan sehingga materi yang disampaikan para narasumber dapat dipahami secara sistematis dan membuka ruang diskusi yang konstruktif.
Tema perekonomian dan keuangan menjadi semakin strategis di tengah tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengawasan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengidentifikasi berbagai potensi persoalan sejak dini sekaligus mendorong perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Khusus dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum, aspek pengawasan menjadi penting karena urusan pekerjaan umum bersentuhan dengan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan anggaran hingga pertanggungjawaban program perlu berjalan secara konsisten dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
Melalui forum tersebut, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengawasan urusan pemerintahan daerah, khususnya pada bidang perekonomian dan keuangan. Pemahaman tersebut penting agar proses pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi turut mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara pihak-pihak yang memiliki peran dalam penyelenggaraan maupun pengawasan pemerintahan daerah. Sinergi tersebut diperlukan agar berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat dilaksanakan secara terarah serta tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Selain memberikan pemahaman mengenai pengawasan, forum Angkatan VII juga berpotensi menjadi ruang pertukaran pengalaman dan pembahasan terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Diskusi yang terbuka diharapkan dapat menghasilkan perspektif dan langkah perbaikan yang relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pengawasan yang dilakukan secara konsisten pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pengelolaan program dan keuangan daerah yang tertib, dapat dipertanggungjawabkan, serta berorientasi pada hasil menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan menghadirkan tiga narasumber dan dipandu moderator, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan VII Tahun Anggaran 2026 diharapkan berlangsung dinamis dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas serta pemahaman peserta. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(*)
