BN Online, Makassar–Aksi damai menyuarakan aspirasi masyarakat di kabupaten Sinjai mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya, dimana tanah tempat berpijak kita Indonesia merupakan negara demokrasi, menyampaikan pendapat dan aspirasi telah dijamin dalam UUD 1945, namun yang terjadi saat aksi damai di Kabupaten Sinjai tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945. Selasa (28/09/21)
Drs.Sadikin S ditemui di sekertariat LSM GMBI Wilter Sulsel mengatakan perjuangan kita belum berakhir, setiap langkah dan perjuangan LSM GMBI segala sesuatunya tidak serta merta untuk dilakukan, tapi semua dijalankan sesuai koridornya yang begitu ketat, tanpa mengabaikan adimistrasi sebagai langkah awal dalam menindak lanjuti suatu permasalahan dan persoalan, namun dalam hal ini ingin saya sampaikan.
“Apa yang terjadi di Kab.Sinjai merupakan bentuk tanggung jawab kita dalam aksi bela negara, kami mengawal setiap permasalahan yang menjadi sorotan dan keluhan masyarakat Kab.Sinjai yang seolah-olah di bungkam tanpa mendapat penanganan serius pada kasus-kasus yang terindikasi pada kerugian Negara yang diduga ada permainan kong kalikong pada jajaran Pemerintah Daerah,”.tutur Sadikin
Menambahkan, yang membuat kami dari LSM GMBI tergugah untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pejabat Pemerintah dan para penegak Hukum melalui aksi damai, namun ironisnya setelah kami penyampaian pendapat dimuka publik dan kembali mengarah ke penginapan Hawai merupakan titik kumpul, justru dihadang sekelompok massa berada tepat disamping Rujab Bupati.
hal ini adalah suatu pertanda dan pertanyaan besar ada apa di lingkungan tersebut?
Sadikin lebih lanjut mengatakan.
“Saya pertegas kembali bahwa hasil koordinasi dari rapat Internal kelembagaan yang dihadiri para Ketua Distrik se-Sulsel untuk menindak lanjuti dan mengevaluasi hasil perjuangan sekaligus kembali mengatur strategi sesuai dengan komitmen saya, bahwa pada aksi kemarin saya hanya menurunkan pasukan masing-masing perwakilan dari beberapa Distrik di kabupaten kota dan sekitarnya,”.
Lebih lanjut kami dari LSM GMBI menganggap bahwa tidak ada penanganan serius dari permasalahan yang telah kami suarakan, maka sesuai hasil rapat koordinasi kemungkinan dalam waktu dekat ini akan kembali menurunkan pasukan dengan kapasitas besar dan terukur, dari semua kabupaten dan kota secara serentak “SATU KOMANDO” dan sekarang tinggal menunggu perintah dari pusat.tutup sadikin(**)
