Akibat PMK, Peternak Loteng Mulai Cemas, Mahalnya Biaya Penyuntikan, ini Penjelasan Kadis Pertanian Loteng
BN Online NTB _ Meningkatnya jumlah hewan, ternak sapi yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) membuat para petani ternak di Kab. Lombok Tengah semakin merasa cemas. Seperti misalnya yang terjadi di Desa Labulia Kec. Jonggat tepatnya di kandang ternak sapi ( kandang kolektif) Kelompok Tani Pade Girang Dusun Tandek.
PMK atau dikenal juga sebagai Foot and Mouth Disease (FMD) dan Apthtae Epizooticae adalah penyakit hewan menular bersifat akut yang disebabkan virus. Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat mengikuti arus transportasi daging dan ternak terinfeksi
Hasil pantauan awak media (10/6) seperti misalnya Sapi didalam kandang komplek Kelompok Ternak Pade Girang itu sudah delapan belas ekor terjangkit penyakit PMK. Dan hingga kini belum ada bantuan langsung, baik perobatan dari Dinas terkait atau Pemkab Loteng. Para Peternak melakukan upaya perobatan secara mandiri.
Kalaupun ada Petugas Keswan atau dari Dinas terkait yang datang, mereka hanya datang untuk mengecek, mendata kemudian di foto foto saja. Ia hanya menyampaikan, Bapak jangan ada yang panik, penyakit ini tidak berbahaya dan bisa disembuhkan asalkan cepat dilakukan perobatannya, ujarnya
Ketika kita lapor ke petugas, seperti misalnya ke Babinpolmas atau Bhabinsa, mereka langsung menghubungi dan mendatangkan petugas Keswan atau dokter hewan. Namun untuk melakukan perobatan atau penyuntikan terhadap sapi yang kena PMK itu peternak harus membayar langsung sebesar Rp. 25.000 per sekali suntik kepada petugasnya.
Sampai saat ini belum ada bantuan obat apapun dari Pemerintah terlebih dari Dinas Pertanian dan Keswan Loteng. Peternak melakukan perobatan sapinya secara mandiri, datangkan dokter hewan sendiri dan bayar sendiri, kata salah seorang peternak
Sehingga beberapa peternak mengeluh dengan mahalnya biaya penyuntikan sapi itu Sekali suntik bayar Rp. 25.000. Sementara satu ekor sapi harus disuntik dua kali suntik ( obat+vitamin) maka jadinya warga harus membayar Rp. 50.000, per ekor sapi. dan menurut warga itu sangat memberatkan para peternak
Sapi yang dalam kondisi terjangkit PMK selama empat hari berturut harus diperiksa dan diberi obat atau di suntik, kata drh. Pebrina
Padahal untuk menekan biaya bukankah bisa obat+Vitamin dijadikan satu dalam satu kali suntikan?? Tetapi ini tidak dilakukan begitu. Oknum Petugas di jadikannya dua kali suntikan dan akhirnya peternak dua kali bayar jadinya (Suntik vitamin sekali dan suntik obat sekali)
Sementara itu Kadis Pertanian Lombok Tengah Taufikurrahman yang dikonfirmasi media melalui WhatsApp (10/6) menjelaskan bahwa sampai saat ini kami belum memiliki obat, dan juga tidak ada insentif untuk pengobatan.
Pada kondisi seperti ini, dan dalam kondisi serangan PMK sangat masif dan sifat penularan nya yang sangat tinggi, tentunya akan dihadapkan pada pilihan, menunggu obat pemerintah yang gratis atau berinisiatif melayani agar jangan sampai kerugian yang fatal terjadi.
Upaya pelayanan yang dilakukan untuk mencegah kejadian fatal terjadi harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang akan dilayani, jika tidak disetujui, petugas kami juga tidak akan berani memberikan pelayanan swadaya.
Banyak petugas kami di lapangan melakukan upaya penyediaan obat sendiri dan tentunya obat itu dibeli dengan uang pribadi sehingga mereka harus mendapatkan pengganti pembelian.
Hal itupun harus mendapatkan persetujuan masyarakat yang akan dilayani, dan kerap kali juga ada yang blm mampu membayar.
Sampai hari ini, sabtu 11 juni 2022, kami belum memiliki obat, walaupun kontrak pembelian sudah dilakukan, hal ini karena stok obat ternak yang biasa digunakan untuk.mengobati efek sekunder dari PMK sudah sangat terbatas.
Pengobatan nya pun tidak bisa dilakukan hanya sekali, karena penyakit ini dapat dikatakan sebagai penyakit baru, dan pemerintah tidak pernah memperkirakan penyakit ini akan muncul saat ini.
Penyakit ini memiliki tingkat serangan yang sangat tinggi (90-100%), namun jika dapat diobati efek sekundernya, maka kerugian yang fatal seperti kematian, dapat dihindari.
Jika nanti obat pemerintah sudah tersedia, tentunya masyarakat tidak perlu membayar pengobatan oleh dokter/paramedis pemerintah.
Alangkah baiknya juga, pada saat masyarakat memanggil petugas, cobalah ditanyakan identitasnya agar kita mengetahui Kejelasan status mereka sebagai PNS atau petugas swasta, tutup nya
Muhalip anggota DPRD Loteng Dari Fraksi Gerindra yang dimintai tanggapannya terkait hal tersebut mengatakan, sebenarnya suntik itu gratis, karena dari pemerintah kasih insentif.. Cuma tukang suntik nya saja yang diduga bermain.
Insentif dari pemerintah biasanya 25 rb/suntik, jawabnya (kartim)
