Pemkot Bersama DPRD Makassar Sepakati APBD Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp5,6 Trilliun

BN Online, Makassar – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023 sebesar Rp5,6 Triliun.

Dimana sebelumnya telah dilaksanakan Rapat Paripurna ke 19 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2022/2023 DPRD Kota Makassar dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Kota Makassar Tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Yang menyampaikan pendapat akhir fraksi adalah; M. Yahya – Fraksi Partai Nasdem, Fasruddin Rusli – Fraksi PPP, A. Pahlevi – Fraksi Gerindra, A. Suharmika – Fraksi Golkar, Arifin Dg. Kulle – Fraksi Demokrat, Galmerrya Kondorura –  Fraksi PDIP, Sangkala Saddiko – Fraksi Partai Amanat Nasional, Syamsuddin Raga –  Fraksi Indonesia Bangkit, dan Yeni Rahman – Fraksi PKS.

Penetapan tersebut disepakati pada Rapat Paripurna Ke 20 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2022/2023 dengan Agenda Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Kota Makassar Tentang APBD TA 2023, Rabu (30/11/2022).

Jalannya paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo dan dihadiri oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di ruang rapat paripurna DPRD Makassar.

Adapun rinciannya, yakni anggaran belanja sebesar Rp4.784.338.930.840, anggaran belanja Rp5.666.377.647.700, dan defisit sebesar Rp882.038.716.860.
Defisit ditutupi dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan sebesar Rp892.038.716.860, pengeluaran sebesar Rp10.000.000.000, dan pembiayaan netto Rp882.038.716.860.

Juru Bicara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Jubir Banggar DPRD) Kota Makassar, Hasanuddin Leo, memimta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan tender lebih dini untuk program di tahun 2023.

Hal tersebut dilakukan agar  penyerapan anggaran dapat maksimal, sehingga meminimalisir Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

“Terakhir kita perintahkan kepada SKPD untuk melakukan tender lebih dini untuk memaksimalkan penyerapan anggaran masing-masing SKPD dan tentunya ketika itu berlangsung maka Silpa akan dapat diminimalisir,” terangnya.

Sementara, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto memastikan akan mengawal seluruh proses tender dini setiap OPD. Bahkan, dirinya akan memberi batas waktu kepada OPD untuk melaksanakan tender lebih awal pada bulan Desember 2022.

“Tahun depan, kami belajar dari rendahnya penyerapan di 2022. Maka saya akan mengawal untuk tender dini. Biasanya kalau setelah ketuk palu (APBD), orang santai-santai. Kalau saya akan kawal terus,” ungkapnya.

Ia menyebut bahwa sudah ada beberapa proyek yang bakal diajukan untuk tender dini. Rata-rata, adalah proyek prestisius.

Di antaranya, Makassar Government Center, Makassar Core and City Arena (Macca), Revitalisasi Karebosi, hingga Japparate.

“Ini ada beberapa yang sudah listing. Termasuk proyek besar, yang bisa diklik saya suruh klik semua. Jadi Januari kita sudah kerja betul-betul. Kalau semua proyek ditender di Desember, insyaallah September selesai,” jelasnya.

Sementara, untuk OPD yang perencanaannya belum siap untuk tender dini, kata Danny, hal itu tidak jadi masalah. Sebab akan dituntaskan oleh pemenang tender.

“Kalau perencanaan itu lain itu relatif banyak design and build. Jadi perencanaan yang tidak tuntas akan dituntaskan oleh pemenang,” pungkas Danny Pomanto.(*)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *