BN ONLINE MAKASSAR — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar mendorong penguatan anggaran dan kebijakan pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya membenahi sistem persampahan dari hulu hingga hilir.
Kepala DLH Kota Makassar, Helmi Budiman, mengatakan sampah perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah mengingat persoalan persampahan yang semakin membutuhkan penanganan serius.
Hal tersebut disampaikan Helmi dalam Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi RRI Makassar, Rabu, 30 September 2026.
“Kalau kita melihat kondisi dan kedaruratan sampah, memang sampah ini perlu mendapatkan prioritas,” kata Helmi.
Menurut Helmi, pengelolaan sampah terbagi dalam tiga bagian, yakni hulu, median, dan hilir. Untuk sektor hilir, khususnya pembenahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), menurut dia, telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Makassar.
Selanjutnya, DLH Makassar akan lebih memprioritaskan pembenahan pada sektor hulu dan median. Fokus tersebut mencakup pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, termasuk pengolahan melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TP3R) serta berbagai fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia di masyarakat.
Untuk memperkuat pengelolaan sampah di tingkat kelurahan, DLH Makassar juga mendorong dukungan anggaran melalui dana kelurahan. Apabila kebutuhan anggaran belum terpenuhi, pengalokasian kembali akan diusulkan melalui perubahan anggaran maupun APBD 2027.
Selain mengandalkan APBD, DLH Makassar menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan. Di antaranya melalui kerja sama pengolahan sampah dengan pihak swasta serta peluang pendanaan dari perdagangan karbon.
Helmi menegaskan, keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi masyarakat dan seluruh pihak menjadi bagian penting dalam upaya penanganan persoalan persampahan.
“Yang menjadi kunci kesuksesan ini tidak lain dan tidak bukan bukan lagi pemerintah semata, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
