BN Online, Timor Tengah Selatan— Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya kolaborasi komponen perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pembangunan daerah, utamanya di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini disampaikan Yusharto saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS, Jumat malam (18/3/2022). Dalam kunjungan tersebut, Yusharto didampingi jajarannya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes Kemendagri, Sekretaris I Tim Penggerak (TP) PKK Pusat Irma Zaenal, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi NTT Victor Manek. Pertemuan itu berlangsung di Rumah Jabatan Bupati TTS, di Kota Soe, TTS.
Karena itu, lanjut Yusharto, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar sejumlah pelatihan secara masif bagi seluruh komponen pemerintahan desa di Pemkab TTS. Pelatihan tersebut digelar melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dengan menyasar perangkat desa, anggota BPD, serta pengurus PKK.
“Tiga komponen ini perlu diperkuat di desa, karena menjadi modal pembangunan desa yang berdampak ke pembangunan Kabupaten TTS ini,” jelas Yusharto.
Di lain sisi, Yusharto menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab TTS yang senantiasa mendukung kegiatan dan program dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati TTS Egusem Pieter Tahun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri atas berbagai kegiatan pelatihan yang diberikan kepada aparatur desa di Kabupaten TTS. Dirinya mengaku, saat ini Kabupaten TTS tengah fokus menangani persoalan stunting. Pasalnya, kabupaten tersebut memiliki kasus stunting paling tinggi di antara seluruh kabupaten/kota di NTT.
“Kami gencar (melakukan) penurunan stunting dengan menyiapkan tenaga kesehatan di setiap desa, berupa bidan dan perawat, bahkan sebagian desa sudah memiliki tenaga sanitarian,” ujarnya.
Selain itu, tambah Pieter, secara umum Pemkab TTS merasa terbantu dengan berbagai terobosan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Terobosan itu meliputi layanan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades), serta aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel). Inovasi tersebut, kata dia, membantu pemerintah desa dalam menyajikan data untuk mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan.
#Puspen Kemendagri#
