BN Online Makassar – Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada bidang perekonomian dan keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar kembali menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan IV Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026, mulai pukul 13.00 WITA hingga selesai.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Karebosi Premier ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, pemangku kepentingan, serta peserta yang memiliki perhatian terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Jumat (12/06).
Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar melalui Bappeda untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembukaan kegiatan, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan sebagai instrumen untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, sasaran, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan yang efektif dinilai mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.
Sebagai narasumber utama, William, SE menyampaikan materi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, tata kelola yang baik harus didukung oleh sistem pengawasan yang kuat serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
William juga menekankan bahwa setiap program pembangunan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas sehingga dapat dievaluasi secara objektif. Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Narasumber berikutnya, H. Dahyal, S.Sos., M.Si, menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola sektor perekonomian. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut H. Dahyal, pengawasan tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan yang sangat penting.
Sementara itu, Raisuljaiz, SE membahas strategi pengawasan keuangan daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia menilai pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data serta mempercepat proses evaluasi program pembangunan.
Diskusi yang berlangsung selama kegiatan berjalan secara interaktif. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai pertanyaan, masukan, dan pandangan terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam sektor perekonomian dan keuangan.
Jalannya diskusi dipandu oleh moderator yang berhasil menciptakan suasana dialog yang komunikatif dan produktif. Berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat turut menjadi bahan pembahasan, sehingga kegiatan ini tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga solutif.
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Keuangan Angkatan IV Tahun 2026 ini, Bappeda Kota Makassar berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.(*)
