BN Online, Makassar — Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui kegiatan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 25 April 2026, sebagai bagian dari agenda strategis Tahun Anggaran 2026 Angkatan II. Sabtu (25/04).
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Imawan dan dimulai pada pukul 13.15 WITA hingga selesai. Suasana forum berlangsung dinamis dengan dihadiri berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menjadi motor penggerak dalam kegiatan ini. Fokus utama yang dibahas adalah peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di sektor perekonomian serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, pihak penyelenggara menekankan pentingnya sinergi antar instansi guna memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pengawasan yang efektif dinilai sebagai kunci dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidangnya, yakni William, SE, Dr. Ichsan, ST., M.Si, serta Rusli Rahim, SE. Ketiganya memberikan pemaparan yang komprehensif terkait strategi pengawasan dan implementasi kebijakan ekonomi daerah.
William, SE dalam materinya menyoroti pentingnya integrasi sistem pengawasan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Ia juga menekankan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan modern.
Sementara itu, Dr. Ichsan, ST., M.Si lebih banyak membahas peran perencanaan pembangunan dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Ia menegaskan bahwa perencanaan yang matang akan meminimalisir risiko kegagalan program serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Rusli Rahim, SE turut memberikan perspektif terkait pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
Diskusi yang berlangsung interaktif ini dipandu oleh moderator Rini Susanty, SE. Dengan gaya moderasi yang komunikatif, ia berhasil mengarahkan jalannya diskusi sehingga tetap fokus pada substansi utama kegiatan.
Peserta yang hadir juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pertanyaan. Hal ini menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara narasumber dan peserta, sehingga memperkaya pemahaman terhadap isu yang dibahas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor perekonomian dan keuangan yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Kota Makassar melalui Bappeda menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, serta berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.
Red
