BN Online, Sulteng–Sikap Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura saat menghadapi unjuk rasa petani korban kriminalisasi perusahaan sawit pada Kamis (21/10) kemarin, di depan kantor gubernur, sangat tidak terpuji.
“Gubernur terkesan berlebihan saat menerima massa aksi, itu adalah sikap yang tidak sepatutnya diperlihatkan didepan konstituennya,” kata Koordinator Front Rakyat Advokasi Sawit – Eva Bande, Jumat (22/10).
Padahal, kata aktivis agraria yang pernah mendapat grasi presiden RI Jokowi, setelah dipenjara atas aduan PT Kurnia Luwuk Sejati itu, para massa aksi melakukan dialog secara baik dan tidak ada sedikitpun gerakan tambahan dari massa aksi untuk memicu keributan.
“Aksi yang dilakukan oleh FRAS bersama dengan petani Morowali Utara dan Banggai adalah agenda untuk memperjelas sudah sejauh mana gubernur memproses pengaduan petani sebelumnya,” jelas Eva.
Petani, tegas Eva, hanya ingin bertemu gubernur yang mereka pilih pada Pilkada sebelumnya, mereka hanya ingin mendapatkan kepastian dari pengaduan mereka.
Terlepas dari persoalan itu, FRAS bersama dengan petani Morowali Utara dan Banggai tetap akan mengawal proses penyelesaian kasus ini.
Melalui Asisten 1 dan Tenaga Ahli Gubernur menyampaikan bersumpah akan segera menyelesaikan kasus perampasan lahan dan kriminalisasi.
“Dalam beberapa minggu kedepan kami akan menunggu Gubernur bekerja untuk menyelesaikan masalah ini,” jelasnya.
Front Rakyat Advokasi Sawit yang didalamnya terdiri dari beberapa Lembaga diantaranya Walhi Sulteng, Jatam Sulteng, KPA Sulteng, YMP, AMAN Sulteng, BRWA Sulteng, PBHR Sulteng bersama-sama petani yang berasal dari Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai, melakukan aksi di depan kantor Gubernur, Kamis kemarin terkesan mendapat perlawanan gubernur dengan cara memarahi petani.
Aksi itu mendatangkan secara langsung petani yang menjadi korban perampasan lahan dan kriminalisasi PT Agro Nusa Abadi, PT Kurnia Luwuk Sejati, PT Sawindo Cemerlang.
Aksi tersebut mengangkat tema ‘Kembalikan Tanah Rakyat dan Stop Kriminalisasi’.
Para petani yang datang dari Morowali Utara dan Banggai rela menempuh jarak ratusan kilometer untuk bertemu dengan Gubernur Sulteng, menagih janji penyelesaian kasus konflik agrarian yang sudah belasan tahun terjadi di dua Kabupaten tersebut.
Pada bulan September sebelumnya FRAS mendampingi perwakilan petani bertemu dengan Gubernur Sulteng, menyampaikan masalah konflik lahan yang mereka alami
Dan pada pertemuan tersebut, Gubernur berjanji akan segera memanggil pihak perusahaan serta menyelesaikan kasus yang menjadi permasalahan, yaitu terkait perampasan lahan dan kriminalisasi petani.
Hingga berjalannya waktu, petani yang di korbankan belum mendapatkan kabar penyelesaian, justru terdapat lagi petani yang di tersangka kan.
Kasus yang sudah berlarut dan persoalan ekonomi membuat para petani menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan masalah konflik lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan skala besar ini.
Tuntutan dari petani tidak begitu rumit, mereka hanya menuntut agar lahan mereka dikembalikan oleh perusahaan.
Kehidupan petani hanya bersumber dari lahan. Apabila sumber-sumber produksi petani dihilangkan, sudah pasti krisis pangan akan menghantui kita semua.(YD)
