BN Online, Makassar– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pokok Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Sulsel tersebut bertujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas program dan kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan.
Melalui akun media sosial resminya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulsel, Hj. Fatma Wahyuddin, ST, MM, mengatakan pembahasan ini penting sebagai pijakan utama dalam menentukan arah pembangunan di tahun 2026.
“Rancangan KUA-PPAS harus memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran berpihak pada masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” ungkap Fatma. pada Kamis (21/8/2025).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara Banggar DPRD dan TAPD merupakan kunci agar program yang disusun benar-benar menjawab tantangan pembangunan di Sulawesi Selatan.
Untuk itu, DPRD meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan data dan perencanaan yang akurat, sehingga proses penyusunan KUA-PPAS dapat lebih transparan dan akuntabel.
Fatma juga menyinggung pentingnya menekan kesenjangan antarwilayah dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan di kabupaten/kota, bukan hanya terfokus pada kawasan perkotaan.
Diketahui, pembahasan KUA-PPAS Pokok TA 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Oleh karena itu, Banggar DPRD berharap setiap tahapan pembahasan dapat berlangsung tepat waktu, sehingga agenda pembahasan RAPBD 2026 tidak mengalami keterlambatan.
“Harapan kami, rancangan ini mampu melahirkan program-program yang lebih pro-rakyat, adil, dan berkeadilan sosial,” sambung Fatma.
