BN Online, Takalar–Pembangunan Rehabilitas tiga 3 ruang belajar sekolah dasar (SD) No. 33 Transmigrasi Laikang yang terletak di desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, adanya dugaan cara pengelolaan yang tidak sesuai aturan dan sarat KKN harapnya APH segera turun dan melakukan Pemeriksaan.
Mengapa tidak pada saat tim dari awak media BN berada di Lokasi pembangunan rehabilitas SD No. 33 Transmigrasi Laikang yang bersumberkan dari dana alokasi (DAK) tahun anggaran 2020 yang teruntuk rehabilitas di tiga (3) ruang Belajar dengan menggunakan nilai anggaran yang cukup fantastis Sebesar Rp. 315.000.000,00, (Tiga ratus lima belas juta rupiah) dari pemerintah terkait, Perubahan bentuk sekolah.
Namun kenyataannya yang terjadi bangunan di tiga (3) Ruang belajar menggunakan Rangka atap dari bahan baja ringan kanal c yang di “duga Harga murah dan kualitasnya tidak bertahan lama”
Pada saat dikonfirmasi terkait “adanya dugaan yang menyalahi aturan dalam perubahan pembangunan ruang belajar di tiga ruang kelas serta adanya isu penyetoran sejumlah uang ke salah seorang oknum yang berkantor di dinas pendidikan kab. Takalar dengan jumlah 16% dari total DAK yang di kelolah, Nurliana S.Pd, selaku kepala sekolah awalnya enggang menjawab pertanyaan awak media tersebut.
“Setelah beberapa Menit awak media ini kembali mempertanyakan terkait Isu yang beredar adanya pemotongan Dana, alhasil Ibu Nurlia S.Pd membenarkan DAK Rehabilatas SD Transmigrasi laikang melakukan Penyetoran sejumlah uang yang jumlahnya cukup besar untuk di serahkan ke salah seoran oknum yang diduga kuat berkantor di dinas pendidikan kabupaten Takalar,” terangnya.
Lanjutnya, dari pengakuan ibu Nurlia S.Pd selaku kepala sekola SD No. 33 Transmigrasi laikang ke awak media kami “ia dan beberapa oknum kepala sekola lainya telah melakukan penyetoran sejumlah uang dari jutaan hingga puluhan juta rupiah dari pencairan 1 dan 2.
Masih di tempat yang sama, kepala SD No. 33 Transmigrasi Laikang Ibu Nurlia S.Pd, mengatakan, “Kami kelolah dengan sesuai RAB dilapangan, pembangunan rehabilitasi di sekolah,” imbuhnya
Karena adanya dugaan kuat ini maka pihak APH di Harapkan segera melakukan pemeriksaan di Sejumlah SMPN dan SD se-kabupaten Takalar agar tidak adanya kerugian negara.
“Yang diduga di lakukan oleh beberapa oknum kepala sekolah dan juga salah seorang oknum yang mengambil sejumlah dana siluman di tiap sekolah yang berkantor di dinas pendidikan kabupaten Takalar.” Tandasnya.(Why)
