BN Online, Makassar–Hamka Darwis mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum ( DPU) Makassar kembali menghadiri kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan Jongaya di Kecamatan Tamalate Makassar provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat 14 Januari 2022 di Aula kantor Lurah Jongaya.
Ada empat narasumber yang hadir di acara Musrenbang, dan salah satu adalah Humas PPID DPU Makassar, Hamka Darwis, dan Kegiatan dibuka langsung Camat Tamalate yang diwakili Sekcam Tamalate H. Emil Yudianto Tajuddin.
Hadir juga dalam Musrenbang Perwakilan dari Bappeda, Puskesmas Jongaya, DLH, Lurah Jongaya dan LPM, RT,RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat setempat.
Dalam sesi tanya jawab Hamka Darwis menjawab keluhan warga soal usulan yang belum terealisasi di tahun sebelumnya dan akan mengawal semua usulan warga yang tertunda.
Hamka pun meminta kepada ketua LPM dan Lurah Jongaya agar semua usulan yang diprioritaskan sekiranya dapat dikawal hingga tingkat kecamatan sampai dengan proses kegiatan berlangsung.
“Jadi kami berharap seluruh usulan masyarakat benar benar menjadi skala prioritas utama menjadi kebutuhan warga di wilayah kelurahan Jongaya.
Hamka juga meminta bahwa semua usulan harus terinput dalam sistem informasi perencanaan daerah,
Kemudian pihak FKLPM kiranya mengawal usulan masyarakat di tingkat kelurahan sampai dengan di level Musrenbang kecamatan sehingga tidak terputus di satu tahapan saja,
Sehingga usulan dari bawah benar benar sampai ke atas dan nanti kami dari dinas PU Makassar yang akan mempertimbangkan secara teknis yang mana sebenarnya skala prioritas diantara seluruh usulan warga kota Makassar terkhusus di kelurahan Jongaya, ujar Alumni SMAN 3 Makassar.
Hamka menjelaskan beberapa hal kenapa usulan tersebut tidak terakomodasi, karena di dua tahun terakhir ini kita menggunakan sistem informasi perencanaan daerah yang harus terinput dalam sistem makanya terkadang ada usulan yang dianggap prioritas akan tetapi terlupakan masuk di sistem.
Kemudian semua Usulan sudah Masuk, namun kami terkendala di pengadaan anggarannya, karena yang menentukan berapa pagu masing masing dinas, selain usulan kebutuhan kami ada namanya pembatasan pagu anggaran yang ditetapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Tambah Hamka
Untuk dinas PU Makassar secara teknis akan mengusulkan seluruh kebutuhan infrastruktur yang ada sekota Makassar, “Namun dilevel penentuan pagu anggaran biasanya kami terkendala dengan keterbatasan anggaran yang ada. Katadia
“Sehingga kami harus lebih jeli lagi dalam hal melakukan pemilihan lokasi lokasi mana yang paling diprioritaskan. Urainya Hamka Darwis.(*)
