BN Online Makassar, – Suasana di ruang pertemuan Hotel Karebosi Premier, Jl.Jend M Yusuf No 1 Makassar, tampak begitu hidup dan dipadati peserta sejak pagi ini, Rabu, 30 September 2026. Ratusan mata tertuju ke panggung utama saat jalannya diskusi penting mengenai masa depan tata kelola keuangan dan lingkungan hidup di Kota Makassar resmi digulirkan.Rabu (30/09).
Agenda krusial ini mengusung tema “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Dan Keuangan Bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 Angkatan XII (Dua Belas)”. Forum ini mempertemukan sinergi penting antara fungsi pengawasan legislatif dengan instrumen eksekutif daerah.
Sorotan utama dalam jalannya diskusi hari ini tertuju pada William, SE, Anggota DPRD Kota Makassar Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan. Di hadapan para peserta, legislator yang membidangi ekonomi dan keuangan ini tampil lugas memaparkan esensi pentingnya akuntabilitas anggaran daerah yang harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Jalannya forum ilmiah dan kebijakan ini terasa sangat berbobot berkat kehadiran panel narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Di atas podium, William, SE didampingi oleh dua pakar lintas disiplin yang memberikan analisis tajam dari sudut pandang akademis dan regulasi hukum.
Narasumber kedua, Ferdi, S.Pt., M.Sc., Ph.D, saat ini tengah memukau audiens dengan sajian data ilmiahnya yang komprehensif. Melalui pemaparannya, pakar bergelar doktor ini membedah bagaimana dampak efisiensi anggaran perekonomian daerah terhadap keberlanjutan program ekologi dan pelestarian lingkungan di Kota Makassar.
Di sisi lain, perspektif kepatuhan hukum diperkuat secara tajam oleh Busman Muin, SH., MH selaku narasumber ketiga. Dalam sesi yang sedang berlangsung, ia menguraikan batasan-batasan yuridis serta rambu-rambu hukum agar pelaksanaan anggaran kedinasan tetap berjalan bersih dan terhindar dari potensi maladministrasi.
Adu gagasan dan penyampaian materi yang sarat akan ilmu ini dipandu secara apik dan dinamis oleh Susi Nirmala Umar, SE selaku moderator. Ketegasan dan kelihaian sang moderator dalam mengelola alur komunikasi membuat diskusi interaktif antara narasumber dan peserta mengalir begitu hidup serta solutif.
Sepanjang acara berlangsung, interaksi dua arah terlihat sangat aktif ketika sesi tanya jawab dibuka. Sejumlah peserta tampak bergantian mengangkat tangan untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan kritis mengenai kebijakan pengelolaan anggaran lingkungan yang sedang berjalan tahun ini.
Dalam salah satu intervensi bicaranya di tengah diskusi, William, SE menegaskan kembali garis perjuangan Fraksi PDI Perjuangan yang konsisten mengawal hak-hak rakyat. Beliau mengingatkan pihak dinas terkait agar serapan anggaran lingkungan hidup benar-benar dirasakan manfaatnya secara konkret oleh warga di akar rumput.
Sinergi yang terbangun dalam Angkatan XII bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar ini dinilai banyak pihak sebagai langkah taktis yang sangat krusial. Pengawasan yang ketat dari Komisi B diharapkan mampu memastikan program kebersihan dan tata kota Makassar ditopang oleh sistem keuangan yang transparan.
Hingga menjelang siang ini, antusiasme para peserta di dalam ruangan tidak menyurut sama sekali demi menyimak rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dirumuskan bersama. Forum ini terbukti tidak sekadar menjadi tempat sosialisasi normatif, melainkan wadah pemecahan masalah (problem-solving) yang rill bagi kota Makassar.
Rangkaian acara kedewanan ini masih terus bergulir di Hotel Karebosi Premier dengan agenda perumusan catatan kritis dari para narasumber. Publik Makassar kini menaruh harapan besar agar hasil akhir dari forum strategis hari ini melahirkan kebijakan keuangan daerah yang kian akuntabel, hijau, dan berkeadilan.Red.
