BN Online Makassar, – Suasana ruang pertemuan di Hotel Karebosi Premier, Jalan Jenderal M.Yusuf Nomor 1, Kota Makassar, tampak padat dan penuh antusiasme pada siang hari ini, Jumat, 25 September 2026. Agenda besar berskala kedewanan bertajuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Keuangan Bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 Angkatan IX resmi bergulir. Jumat (25/09).
Sejak pintu registrasi dibuka, puluhan peserta dari berbagai elemen birokrasi dan perwakilan masyarakat telah memadati kursi yang disediakan panitia. Tepat pukul 13.15 WITA, acara dibuka secara formal dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh peserta dengan khidmat.
Ketukan palu sidang di meja utama menandai dimulainya pembahasan krusial mengenai proyeksi dan evaluasi anggaran sektor penanggulangan bencana di Kota Makassar. Ratusan pasang mata tertuju pada barisan kursi narasumber, menantikan pemaparan strategis terkait masa depan alokasi perlindungan publik serta pengelolaan pos keuangan daerah.
William, S.E., selaku Anggota DPRD Kota Makassar yang bertindak sebagai narasumber utama, langsung mengambil alih panggung pemaparan dengan penuh energi. Legislator kawakan ini menyoroti pentingnya sinkronisasi antara besaran anggaran yang dikucurkan dengan realisasi performa penyelamatan di lapangan oleh petugas .
Pemaparan beliau yang lugas dan berbasis data riil serapan APBD membuat suasana ruang sidang menjadi sangat dinamis dan interaktif sejak menit-menit pertama. Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Aripin, S.E., M.M. turut memaparkan analisis tajamnya mengenai optimalisasi pos belanja operasional penanggulangan kebakaran.
Sebagai narasumber kedua, beliau menggarisbawahi bahwa manajemen risiko keuangan harus berjalan beriringan dengan peremajaan sarana armada di lapangan. Menurutnya, pemborosan anggaran sekecil apa pun harus dipangkas demi memprioritaskan keselamatan warga kota yang bermukim di kawasan padat penduduk.
Melengkapi sudut pandang akuntansi pemerintahan, Hasanuddin Leo, S.E., AK., M.Si . tampil memberikan bedah komprehensif terkait transparansi arus kas kedinasan. Beliau memaparkan audit internal dan efektivitas belanja modal agar setiap rupiah anggaran yang keluar benar-benar berorientasi pada kemaslahatan publik. Penjelasan teknis yang disajikan secara gamblang oleh beliau berhasil membuka ruang diskusi yang lebih mendalam di antara para peserta sidang.
Jalannya diskusi yang berlangsung hangat dan penuh perdebatan konstruktif ini dipandu dengan sangat apik oleh Rini Susanty, S.E. selaku moderator. Ketegasan Rini dalam mengatur lalu lintas tanya jawab memastikan setiap pertanyaan dari audiens dapat langsung dijawab secara taktis oleh ketiga narasumber. Pengelolaan forum yang profesional tersebut membuat eskalasi diskusi tetap berada pada koridor pencarian solusi bersama bagi kemajuan Kota Makassar.
Di sudut lain ruangan, jajaran administrasi dewan tampak sibuk mengawal aspek legalitas berkas acara agar seluruh administrasi tercatat dengan valid. Kegiatan ini secara resmi berjalan di bawah sepengetahuan dan restu dari Sekretariat DPRD Kota Makassar, yang diwakili oleh Andi Rahmat, Kehadiran unsur pimpinan kesekretariatan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas formal dari setiap agenda pengawasan legislatif yang dilaksanakan.
Kelancaran aspek teknis dari detik ke detik selama acara berlangsung tidak terlepas dari peran vital Dr. Hj. Widiawati Said, S.Sos., selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Mulai dari sistem pengeras suara, pengaturan tata letak mikrofon, hingga penyiapan berkas daftar hadir orisinal dipantau langsung oleh beliau demi menjaga kesempurnaan acara. Keandalan koordinasi tim teknis di lapangan mendapat apresiasi tersendiri dari para tamu undangan yang hadir.
Sesi tanya jawab menjadi bagian yang paling dinantikan, di mana para peserta forum secara bergantian melemparkan pertanyaan kritis seputar jaminan keselamatan kerja bagi petugas pemadam kebakaran di lapangan. Ketajaman respons dari para narasumber dewan memperlihatkan komitmen kuat untuk tidak sekadar menjadikan forum ini sebagai seremonial belaka. Rekomendasi-rekomendasi baru pun mulai dirumuskan secara tertulis oleh tim notulensi di sela-sela interaksi yang intens tersebut.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar sebagai objek utama pengawasan dinilai mendapatkan banyak masukan berharga dari kemitraan strategis ini. Diskusi hari ini memperlihatkan bahwa tata kelola keuangan yang sehat akan berdampak langsung pada kecepatan respons armada saat menghadapi situasi darurat kebakaran di lapangan.
Kesepakatan untuk memperkuat alokasi anggaran jaminan perlindungan bagi para personel Damkar menjadi salah satu poin yang disepakati bersama.
Memasuki paruh akhir acara, suasana di dalam ruangan ditutup dengan penandatanganan dokumen berita acara pengawasan secara resmi oleh seluruh narasumber dan perwakilan sekretariat dewan.
Prosesi penandatanganan ini disaksikan langsung oleh para jurnalis media online dan seluruh peserta yang hadir sebagai simbol komitmen transparansi publik. Penutupan agenda pengawasan Angkatan IX ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk sinergi yang harmonis antar-lembaga.
Dengan berakhirnya seluruh rangkaian agenda pada sore hari ini, pelaksanaan pengawasan berkala ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam tata kelola APBD ke depan.
Harapan besar kini bertumpu pada tindak lanjut dari setiap rekomendasi tertulis yang telah dilahirkan sepanjang forum berlangsung di Hotel Karebosi Premier. Sinergi nyata antara DPRD Makassar dan mitra kerja eksekutif dipastikan akan terus bergulir demi mewujudkan rasa aman yang menyeluruh bagi seluruh warga Kota Makassar.Red
